Pontianak, BerkatnewsTV. Selama dua hari, mahasiswa melakukan aksi demo revolusi di Kantor Gubenur Kalbar menuntut transparansi penggunaan anggaran Karhutla sebesar Rp60 miliar.
Anggaran itu diposkan lewat Belanja Tidak Terduga (BTT), dimana Rp40 miliarnya bantuan Presiden bersumber dari APBN dan Rp20 miliar bersumber dari APBD Tahun 2026.
Setelah didemo, akhirnya Pemprov Kalbar buka-bukaan rincian penggunaan anggaran karhutla tersebut.
Hingga per 21 Oktober 2026, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat telah cair sebesar Rp13.356.107.413. Angka ini berasal dari total alokasi bantuan Presiden sejumlah Rp40.000.000.000.
“Sebagai bentuk transparansi kepada publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka rincian penyaluran dana darurat ini secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaannya di lapangan,” dikutip dari akun resmi Pemprov Kalbar, Kamis (21/10/2026).
Anggaran Rp40 miliar tersebut dialokasikan di enam OPD yakni BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR. Telah digunakan sejak Agustus Tahap I.
Baca Juga:
- DPRD Kalbar Sampaikan Tuntutan Pendemo ke DPR RI
- Amankan Fasilitas Pemprov, BPBD Kalbar Dirikan Posko Cegah Anarkis Demo
Di BPBD Kalbar anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp5.238.860,13. Antara lain digunakan mulai dari pembelian ATK, BBM, uang Lelah, uang makan, belanja natura dan pakan natura serta pembelian peralatan pemadam kebakaran.
Sedangkan anggaran di Satpol PP telah dicairkan sebesar Rp1.187.421.840. Uang tersebut telah dibelanjakan untuk pembelian ATK, BBM, uang lelah, uang makan, belanja natura dan pakan natura, pembelian peralatan pemadam kebakaran dan bantuan khusus untuk Satpol PP Kubu Raya.
Kemudian anggaran di Dinas Kesehatan yang sudah dicairkan sebesar Rp3.232.220.750. Di rincian yang dipublikasikan, uang itu dibelanjakan antara lain untuk masker, perlengkapan medis, kaca mata pelindung, obat-obatan, BBM untuk ambulance, belanja natura dan pakan natura, serta pembelian air bersih.
Sementara di Dinas Sosial telah dicairkan sebesar Rp2.886.500.000. Uang ini dibelanjakan untuk pembelian sembao, sandang, perjalanan dinas, uang Lelah relawan, BBM dan sewa truk.
Di Dinas Perkim anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp122.722.000. Uang ini digunakan untuk pembelian air bersih, uang Lelah, uang makan, spanduk dan publikasi.
Dan di Dinas PUPR anggaran yang dicairkan sebesar Rp688.382.680 dibelikan untuk keperluan pembelian air bersih, pompa air, selang, BBM, tandon air, sewa truk, dan makan petugas.
“Sisa bantuan presiden BTT penanganan karhutla yang belum dicairkan per 21 Oktober 2026 Rp26.643.892.587 dari total Rp40 miliar,” tulis informasi Pemprov Kalbar.(rob)
