Pontianak, BerkatnewsTV. Persoalan air baku menjadi atensi khusus Pemkot Pontianak pascamusim kemarau yang lalu sehingga mengakibatkan interusi air asin di Sui Kapuas yang mempengaruhi kualitas air baku Perumda Tirta Khatulistiwa.
Masalah ini menjadi topik Utama saat Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bertemu dengan Komisi V DPR RI, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kota.
“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” katanya, Rabu (14/10/2026).
Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan tidak dilakukan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada pilihan solusi yang paling efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.
Selain kualitas air baku, kedua pihak juga membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut kebutuhan tersebut menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk keberadaan Sekolah Rakyat.
“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.
Selain air baku, pertemuan turut membahas peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan. Salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.
Edi mengatakan penataan jalan perlu dilakukan bersama dengan fasilitas pendukung seperti trotoar, turap, penerangan jalan, serta fasilitas pejalan kaki.
Baca Juga:
- JPIC Kapusin Distribusikan Bantuan Air Bersih ke Panti Jompo
- Pontianak Targetkan Layanan Air Bersih 100 persen
“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Dalam jangka panjang, Edi juga mendorong pembangunan jaringan jalan yang mampu mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota, termasuk jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara serta pembangunan Jembatan Kapuas III.
“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.
Butuh Kajian Matang
Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menilai, persoalan air tawar memang membutuhkan kajian yang matang karena setiap alternatif memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing.
“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang mendapat suplai dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat intrusi air laut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh.
“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.
Syarif menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar berbagai rencana tersebut dapat ditindaklanjuti dalam program yang lebih konkret.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.(tmB)
