Sanggau, BerkatnewsTV. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena meminta agar data penerima bantuan pangan (banpang) berupa beras dievaluasi agar tepat sasaran. Sebab, tidak selamanya kondisi ekonomi penerima bantuan beras tersebut dalam keadaan tidak mampu saat ini atau ada juga masyarakat yang mampu namun sekarang tidak mampu.
“Terkait data, saya minta dievaluasi. Mungkin saja dua tahun lalu kehidupan ekonomi mereka sudah membaik sehingga banpang beras perlu dievaluasi data realnya, atau mungkin dua tahun lalu dia mampu tapi sekarang masuk kategori tidak mampu, kan bisa jadi juga seperti itu,” ujar Susana saat evaluasi bantuan pangan (Banpang) beras periode Juni-Juli 2025, Selasa (30/9).
Berdasarkan Data tunggal sosial ekonomi nasional (Ditsen), Banpang beras ini diberikan kepada 21.634 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sanggau, masing-masing keluarga menerima 10 Kg beras perbulan selama dua bulan dengan total beras yang disediakan mencapai 432.680 Kg atau 432,68 ton.
“Tentu banyak kendala yang dialami saat penyaluran sehingga evaluasi hari ini menjadi penting untuk dilaksanakan agar penyaluran Banpang beras ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama,” pungkasnya.
Baca Juga:
- 189 Ribu Kg Beras Bantuan Pangan Disalurkan Untuk 18 Ribu Penerima
- 14 Indikator Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa
Susana juga menyinggung soal gabah dan jagung yang dibeli Bulog dengan kadar tertentu untuk segera disosialisasikan. “Saya minta berkolaborasi antara Bulog dengan mitra agar gabah dan jagung dari petani dapat diserap Bulog,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kabupaten Sanggau, Kartika menjelaskan, terkait permintaan evaluasi data yang disampaikan Wakil Bupati, bahwa pihaknya tidak punya kewenangan sama sekali untuk melakukan intervensi karena data yang diterima Perum Bulog sudah langsung disampaikan Pemerintah.
“Tapi jika di lapangan kami menemukan ketidaksesuaian penerima tentu saja bisa dilakukan usulan pergantian tapi harus diketahui oleh aparat di desa,” katanya.
Kartika menegaskan bahwa persoalan data kerap menjadi keluhan masyarakat yang ia terima saat di lapangan.
“Keluhan yang kami sering dengar itu memang terkait data, dan ini kerap menjadi sumber konflik di masyarakat sehingga ia setuju jika memang ada evalusi terhadap penerima manfaat,” pungkasnya.(pek)
