Pontianak, BerkatnewsTV. KPU Kalbar menghadirkan lima orang panelis di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar.
Debat publik terakhir yang diselenggarakan pada Senin (18/11) malam di Pontianak ini mengangkat tema menyelaraskan kebijakan di bidang politik, Hukum, Hak asasi manusia serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
“Debat publik merupakan salah satu mekanisme penting untuk memberikan gambaran jelas kepada masyarakat tentang visi, misi, serta program kerja pasangan calon,” kata Anggota KPU Kalbar, Kartono Nurhadi saat media gathering, Senin (18/11).
Ada pun lima panelis yang dihadirkan pada debat publik ketiga ini merupakan pakar hukum antara lain:
- Prof. Dr. KAMARULLAH, S.H., M.Hum. (Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Bidang Keahlian: Hukum Administrasi Negara)
- 2. Dr. HERMANSYAH, S.H., M.Hum. (Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Bidang Keahlian, Hukum Pidana dan Antropologi Hukum)
- DEDI IRWAN, M.Pd., Ph.D. (Akademisi Universitas PGRI Pontianak, Bidang Keahlian, Metodologi Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan)
- Dr. SYARIFAH EMA RAHMANIAH, M.Ed. (Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Bidang Keahlian, Gender dan Sosiologi Politik)
- Dr. ENDAH RANTAU ITASARI, S.H., M.Hum. (Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Bidang Keahlian, Hukum Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Baca Juga:
- Debat Paslon Gubernur dan Wagub di Tiga Daerah. Ini Jadwalnya
- Ini Nama Panelis di Debat Publik Pilkada Sanggau
Adapun 6 sub tema pada debat terkakhir kali ini, diantaranya:
- Kebijakan Strategis Kalimantan Barat sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara yang Maju dan Berkeadilan
- Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pengarustamaan Gender
- Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah untuk Mengatasi Persoalan Stunting dan Peredaran Narkotika
- Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Seni dan Budaya serta Penguatan Hak Masyarakat Adat
- Kebijakan Pembangunan Daerah yang Selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional
- Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.
(ebm)
