Singkawang, BerkatnewsTV. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2023 oleh BPKP, nilai Manajemen Risiko Indeks atau MRI Kota Singkawang berada pada level 3.
Menurut Pj Wali kota Singkawang, Sumastro dengan level itu tentu masih banyak tantangan yang dihadapi Pemkot Singkawang dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor.
“Masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan manajemen risiko. Diantaranya budaya risiko yang belum terbangun di semua perangkat daerah. Kompleksitas kelembagaan yang menjadi tantangan dalam proses identifikasi dan pengelolaan risiko yang efektif,” bebernya.
Hal itu disampaikan Sumastro saat forum Sosialisasi Perpes Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) pada Selasa (12/11).
Sumastro berharap dengan adanya forum ini akan menghasilkan perbaikan kualitas perencanaan program. Dan proyek pembangunan prioritas baik pada RPJPD maupun RPJMP dengan memasukkan unsur pertimbangan risiko.
Baca Juga:
Dia juga mengingatkan, risiko bukan untuk ditakuti melainkan untuk dihadapi dengan perspektif yang disebut manajemen.
“Bagaimana kita mampu membaca sesuatu yang tidak bisa diprediksi atau tidak menentu. Semoga melalui forum ini dapat memberikan output dan outcome yang nyata dan kita selalu bersama-sama dalam koridor manajemen risiko,” pungkasnya.
Ia menilai optimalisasi fungsi Forkopimda juga sangat dibutuhkan. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih safety dan terukur.
Dalam mengejar target pembangunan yang telah disusun. Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.
Sementara itu Kepala Bappeda Singkawang Siti Kodam Mariana, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan MRI Singkawang, diantaranya budaya risiko yang belum terbangun di semua perangkat daerah, kompleksitas kelembagaan yang menjadi tantangan dalam proses identifikasi dan pengelolaan risiko yang efektif.
“Selain itu, belum meratanya kapasitas SDM yang terpapar manajemen risiko serta tupoksi yang masih tumpang tindih, kurang jelasnya regulasi, koordinasi dan perubahan struktural yang menyebabkan pembagian kewenangan menjadi tidak efisien,” ujarnya.(uck)
