Kapuas Hulu, BerkatnewsTV. Pj Gubernur Kalbar, Harisson mengeluarkan ancaman kepada kabupaten/ kota yang tidak mengalokasikan dana inflasi Rp1,5 miliar maka APBD nya tidak akan disetujui.
“Saya sudah minta dengan Pak Priyono, Kepala BKAD Provinsi, agar pada saat evaluasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, harus ada dana inflasi sekitar Rp 1,5 miliar per Kabupaten/Kota untuk pengendalian inflasi. Jika tidak dianggarkan, kita tidak akan setujui APBD,” tegasnya saat membuka Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (5/3).
Baca Juga:
- Pedagang Keluhkan Lonjakan Harga, Kepala Daerah Diintruksikan Rutin OP
- Bulog Diingatkan Stok Beras SPHP di Pasaran
Harisson mengatakan bahwa Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah harus sering dilakukan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pangan.
Apalagi harga beras di beberapa daerah di Kalbar sudah menyentuh angka Rp20 ribu per kg untuk beras premium dan Rp14 ribu per kg untuk beras SPHP.
Harrison menilai kondisi ini menimbulkan permasalahan dimana pendapatan masyarakat tidak naik sehingga kenaikan harga bahan pangan ini sangat memberatkan. Karenanya, upaya untuk mengendalikan inflasi dan meringankan beban masyarakat, salah satu caranya adalah dengan menggelar Gerakan Pangan Murah.
“Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya akan membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pangan, tetapi juga akan membantu dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di daerah kita,” tuturnya.(tmB)
