Ketapang, BerkatnewsTV. Pembangunan infrastruktur khususnya di daerah perhuluan menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ketapang kepada pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ketapang, Antoni Salim menilai pembangunan infrastruktur di perhuluan belum merata sepenuhnya di seluruh kecamatan.
“Infrastruktur dan sarana peningkatan ekonomi masyarakat, infrastruktur jalan ke perhuluan yang tak kunjung diperhatikan,” tegasnya.
Menurutnya, belum maksimalnya tanggapan pemerintah daerah terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan hasil reses anggota DPRD.
Baca Juga:
- Golkar Ingatkan Serapan APBD Perubahan Dipercepat
- APBD Perubahan Ketapang Naik Rp55 Miliar. Ini Rinciannya
“Termasuk tidak tersalurnya secara merata pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan, padahal dengan kedua instrument tersebut Sumber Daya Manusia bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Kritikan itu disampaikan Antoni Salim saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2022, Selasa (23/8) dalam rapat paripurna di DPRD Ketapang.
“APBD perubahan tahun 2022 ini mengalami kenaikan tetapi hasil atau dampaknya bagi masyarakat umum khususnya daerah pehuluan masih dipertanyakan,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan tambah Antoni berharap Pemkab Ketapang dapat meningkatkan penyerapan APBD secara maksimal sehingga proses pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.(naf)
