Ketapang, BerkatnewsTV. DPRD Ketapang mengkritisi Pemkab Ketapang dalam berbagai hal kebijakan dan program pembangunan.
Seperti disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Gusmani agar memangkas kebijakan yang tidak menjadi prioritas namun memprioritaskan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta terus membuat inovasi dan terobosan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya,” tegasnya saat Pandangan Umum terhadap nota pengantar keuangan Bupati Ketapang atas Raperda APBD Perubahan di rapat paripurna, Jumat (12/8).
Selain itu Gusmani juga menyarankan penyelesaian beberapa masalah seperti petani sawit di Kecamatan Marau dengan PT Mina Mas yang sudah cukup lama.
“Petani Kecamatan Marau akan mengadakan demo ke pihak perusahaan menuntut haknya yang selama ini belum dipenuhi pihak perusahaan, perlu menjadi perhatian dinas terkait,” ungkapnya.
Gusmani juga meminta untuk memperhatikan tenaga honorer dan kontrak yang akan dihapuskan, harus mengambil langkah upaya penyelamatan yang akan berakibatkan pengangguran akan semakin besar.
Baca Juga:
- APBD Perubahan 2022 Prioritaskan Empat Bidang
- Raih Medali di Asean Para Games, Cici Disambut Meriah di Ketapang
Sementara itu Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Kasdi menegaskan APBD merupakan salah satu skenario untuk pengentas kemisikinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
“APBD jika tidak dikelola dengan baik dan benar maka itu tidak akan berdampak positif kepada kehidupan masyarakat, APBD harusnya bisa membantu mengurangi beban hidup rakyat dan memperlancar mobilisasi barang dan orang juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,” tukasnya.
Kasdi juga mengimbau kepada OPD sebagai kuasa pengguna anggaran untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, tentu dengan terus melakukan pengawasan dan pembinaan agar tepat sasaran.
Kasdi juga mengingatkan kepada pejabat daerah untuk bersikap adil kepada rakyat, tidak ada lagi keberpihakan kepada investor atau pengusaha yang tidak peduli kepada rakyat.
“Jangan kita kalah dengan kapitalis karena mereka memiliki uang sehingga pemerintah, negara dan pejabat pemangku kekuasaan menuruti mau mereka, aturan dibuat itu untuk keadilan dan ketertiban bersama,” terang Kasdi.
Sementara Juru Bicara Fraksi PPP Uti Uti Waskito mendukung kebijakan pemerintah mempersiapkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.(naf)
