Pontianak, BerkatnewsTV. Delapan fraksi di DPRD Kalbar menyatakan apresiasi laporan APBD TA 2021 Pemprov Kalbar meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Namun, fraksi – fraksi juga mengritisi laporan APBD tahun anggaran 2021 yang masih terdapat temuan di beberapa SKPD berdasarkan laporan BPK RI.
“Pemprov Kalbar dapat memonitor terhadap SKPD yang menjadi objek temuan untuk memperbaiki dan melengkapi pelaporan keuangannya,” kata Juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Kho Susanti saat membacakan pemandangan umum fraksi atas nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, Jumat (24/6).
Ia menambahkan terhadap temuan yang bersifat administratif maupun pelaporan yang terindikasi merugikan keuangan negara tersebut, maka diperbaiki secepatnya yakni 60 hari sejak laporan BPK RI disampaikan.
“Sebab apabila sampai batas akhirnya belum diselesaikan maka Gubernur dapat memberikan sanksi kepada SKPD yang bersangkutan. Dan SKPD tersebut kedepan hendaknya menjadikan sebagai sarana perbaikan di tahun berikutnya,” harapnya.
Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti soal disiplin dalam pengelolaan keuangan APBD Tahun Anggaran 2021.
Baca Juga:
“APBD merupakan instrumen yang akan menjamin tercapainya dispilin dalam pengambilan keputusan. Sebab APBD adalah alat kontrol sejauh mana melaksanakan ABPD dalam menjalankan raperda tentang APBD,” tegas Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Sy Ishak Al Muthahar.
Disamping itu Fraksi Gerindra juga mengingatkan Pemprov Kalbar dapat meningkatkan pembanguan perekonomian yang harus mencerminkan prinsip dasar akuntanbilitas objek baik secara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan kritikan yang disampaikan fraksi merupakan bagian dari salah satu fungsi DPRD yakni pengawasan.
“Ini koreksi dan harus diperbaiki kedepannya. Namun secara umum kita lihat sudah bagus,” tuturnya.
Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan berjanji kritikan dan masukan yang disampaikan fraksi DPRD Kalbar akan dibahas dalam rapat anggaran.
“Tentu ini menjadi evaluasi kita juga untuk diperbaiki,” ucapnya.
Namun, Ria Norsan menyatakan secara umum APBD TA 2021 telah dinilai sangat baik. Apalagi telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Ditambah lagi realisasi ABPD 2021 diatas 90 persen,”” ujarnya.(tmB)
