Kubu Raya, BerkatnewsTV. Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdampak terhadap usaha bisnis sapi di Pulau Madura yang dilarang masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
Kondisi itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangkalan H Fatkhurrahman saat bertandang ke DPRD Kubu Raya, Senin (20/6).
Rombongan anggota DPRD Bangkalan itu meminta agar kran distribusi sapi dari Bangkalan Pulau Madura ke Kalbar dibuka kembali.
“Sebab tidak semua sapi-sapi di sana dalam kondisi sakit PMK. Masih banyak juga yang dalam kondisi sehat, tidak terkontaminasi PMK. Tentu tidak mungkin juga sapi yang sakit dikirim,” katanya kepada BerkatnewsTV, Senin (20/6).
Ia mengaku prihatian dengan masyarakat di Bangkalan yang berprofesi ternak sapi pendapatannya merosot sejak adanya regulasi larangan keluar dari Madura.
Akbatnya, ia sebutkan masyarakat di Bangkalan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Sebab kran distribusi sapi ke Kubu Raya telah dilarang. Harga pun anjlok di pasaran.
“Jumlahnya ribuan ekor. Setiap bulan sekitar dua ribuan ekor yang dikirim ke Kubu Raya ini tapi sekarang tidak bisa lagi. Mayoritas masyarakat di sana penghidupannya dari beternak sapi,” ungkapnya.
Fatkhurrahman berharap DPRD Kubu Raya dapat membantu membicarakan persoalan ini kepada Pemprov Kalbar.
Baca Juga:
- 5 Sapi Suspect PMK, Satu Diantaranya Sapi Bantuan Presiden
- Cegah PMK, Delapan Dokter Dikerahkan Periksa Sapi Qurban
“Tadi sudah juga saya sampaikan kalau masyarakat di Bangkalan merasa resah maka kami di sini gelisah. Sebab harga daging sapi terus melonjak naik dikarenakan pasokannya berkurang,” kata Ketua Komisi II DPRD Kubu Raya Zulkarnaen.
Zulkarnaen menilai tidak dapat dipungkiri jika selama ini kebutuhan sapi Kalbar masih dipenuhi dari luar pulau yakni lebih dominan dari Madura.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa melihat riil di lapangan sebab tidak semua sapi di Bangkalan dalam kondisi sapi sakit. Tinggal bagaimana saja SOP nya dibuat sehingga regulasi tetap berjalan. Jadi ada solusinya,” tuturnya.
Apalagi disebutkan Zulkarnaen, setopnya pasokan sapi berdampak besar terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat di Bangkalan dan Kalbar khususnya Kubu Raya.
“Setelah ini kami akan mengundang pihak karantina untuk mencarikan solusinya. Apalagi kami dengar hari ini ada pertemuan di provinsi, semoga bisa juga mencari jalan keluarnya,” harapnya.
Sementara itu Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kubu Raya Mulyadi menyebutkan larangan pasokan sapi ini menyusul adanya Surat Edaran Balai Karantina tentang Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku.
“Sejak adanya surat edaran ini maka tidak ada lagi satu ekor pun sapi yang masuk ke Kalbar khususnya Kubu Raya,” tuturnya.
Sebelumnya kuota pasokan sapi dari Jawa Timur ke Kalbar selama ini sekitar 11 ribu ekor per tahun. Khusus untuk Kubu Raya sekitar 30 persen dari jumlah tersebut.
“Untuk memasukan sapi dari Jawa Timur ini maka harus mendapatkan rekomendasi lebih dulu dari provinsi,” ucapnya.(rob)
