Pontianak, BerkatnewsTV. DPRD Kalbar meminta agar Pemprov Kalbar dapat mengakomodir pokok – pokok pikiran (pokir) di Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kalbar Suryansyah pokir berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat saat anggota DPRD reses di dapilnya masing – masing.
“Reses sudah kami lakukan sejak Januari hingga awal Februari. Sehingga kami berharap pokok-pokok pikiran yang kami terima dari masyarakat mampu diakomodir dalam RKPD 2023,” kata Suryansyah saat Rancangan Awal RKPD TA 2023, Kamis (11/2).
Rangkuman Pokir hasil reses itu antara lain di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, internet, listrik, air bersih dan pelatihan UMKM.
“Pembangunan infrastruktur masih banyak keluhan yang disampaikan desa – desa terhadap jalan provinsi yang harus dibenahi dan menjadi perhatian kita bersama agar dapat ditingkatkan menjadi jalan dengan kualitas yang baik,” ungkapnya.
Ia sebutkan sangat diharapkan intervensi Pemprov Kalbar untuk perbaikan infrastruktur. Walaupun di desa sudah tersedia dana desa namun masih belum mampu.
“Apalagi tahun ini dana desa difokuskan untuk ketahanan pangan, BLT dan penanganan covid dengan total 68 persen sehingga sisa pembangunan 32 persen. Termasuk jalan kabupaten yang kondisinya masih banyak yang jelek sementara APBD nya belum mampu mengakomodir. Sehingga perlu adanya intervensi Pemprov Kalbar,” tuturnya.
Di sektor pertanian tambah Suryansyah, perlu adanya bantuan sarana dan prasarana, pupuk dan obat-obatan.
“Saat ini harga GKG hanya Rp4 ribu sehingga kemampuan petani untuk sarana dan prasarannya masih terbatas. Sementara harga pupuk dan obat sangat tinggi. Akibatnya kesejahteraan petani sangat terganggu apalagi biaya produksi dan distribusi tinggi ditambah infrastruktur belum baik,” terangnya.
Baca Juga:
Di sektor internet dan listrik Suryansyah menyebutkan masih banyak desa yang belum mendapatkan akses keduanya.
“Belum semua desa terjangkau sehingga komunikasi dan informasi masih terbatas termasuk jaringan listrik ternyata banyak dusun belum terjangkau sementara di pendataan menyebutkan desa sudah teraliri listrik,” tuturnya.
Begitu pula sektor pendidikan, Suryansyah mengungkapkan masih banyak ruang belajar, sapras pendidikan, jumlah guru yang masih minim.
“Banyak SMA dan SMK yang belum memiliki guru terutama berstatus ASN namun banyak yang berstatus honorer. Begitu juga pendidikan ketrampilan berusaha terutama untuk lulusan SMA,
Disnaker harus gelar pelatihan sehingga masayrakat bisa siap bekerja,” harapnya.
Suryansyah juga mengungkapkan sektor kesehatan seperti Pustu yang belum memiliki tenaga kesehatan. Ia mencontohkan di Desa Mak Tangguk Kecamatan Tebas sejak berdiri pustu itu belum pernah dioperasionalkan.
Air bersih juga menjadi sorotan lantaran hingga kini masih banyak masyarakat terutama yang tinggal di wilayah perkotaan belum menikmati jaringan air bersih, kendati program Pamsimas dari Kementerian PUPR sudah masuk di beberapa desa.
Suryansyah juga mengharapkan dinas terkait membantu desa dalam pengelolaan potensi pariwisata. Termasuk bantuan rumah ibadah.
“Masyarakat tidak hanya memerlukan kesejahteraan fisik namun juga kesejahteraan mental maka diharapkan bantuan rumah ibadah,” pungkasnya.(tmB)
