Hiswana Migas Sebut Non Subsidikan Gas 3 Kg Cegah Penyelewengan

Hary A Daya Sekretaris Hiswana Migas Kalbar bersama warga Pontianak. Foto: Ist

Pontianak, BerkatnewsTV. Hiswana Migas Kalbar mendukung rencana pemerintah menon subsidikan gas 3 kg. Sebab menurut Sekretaris Hiswana Migas Kalbar, Hary A Daya kebijakan itu sangat tepat untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan.

Hasil investigasi Hiswana Migas Kalbar, bahwa kontrol untuk pengawasan gas elpiji 3 kg untuk warga miskin tidak jelas.

Sehingga marak terjadi penyelewengan. Akibatnya. timbul berbagai persoalan, mulai dari siapa pun boleh membeli, terjadi kelangkaan, harga subsidi tak berlaku atau tidak terkontrol, penjualan di luar wilayah serta menjamurnya penjual eceran dan masih banyak persoalan lainnya.

“Kasus penyalah gunaan gas subsidi yang diperuntukan untuk warga miskin akan tetap terus terjadi jika tidak ada kebijakan tegas,” kata Hary A Daya Sekretaris Hiswana Migas Kalbar, Senin (3/2).

Menurutnya, rencana non subsidi elpiji 3 kg dengan harga Rp30-35 ribu per tabung bisa diterima masyarakat. Selain masih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, berat dan bentuk gas 3 kg mudah dibawa.

“Beda dengan gas elpiji non subsidi 5 kg yang harganya tidak terjangkau dan susah dibawa ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga,” jelasnya.

Menurut Harry, jika subsidi 3 kg tetap diterapkan, Pertama yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah orang yang berhak menerima subsidi yaitu orang miskin yang justru sulit mendapatkannya.

Jika dapat pun harganya bisa 25, 30 ribu bahkan hingga 40 hingga 60 ribu per tabung jika makin ke pelosok atau ke daerah pedalaman.

Dan yang ke dua adalah pemerintah atau negara yang terus rugi akibat telah mensubsidi 50 persen setiap tabung. Bayangkan berapa besar kerugian itu.

“Yang diuntungkan yaitu pemakai yang tidak berhak, bisa orang mampu, restoran, pedagang, pegawai kantoran, PNS, pangkalan nakal, agen elpiji nakal,” kata Harry.

Harry juga menyayangkan sikap penolakan DPR RI dalam rapat kerja dengan kementerian SDM.

“Saya berharap anggota dewan pusat lebih sering turun ke masyarakat. Biar tahu keadaan sebenarnya. Agar tidak salah nengambil keputusan. Jangan bicara demi masyarakat miskin tapi masyarakat miskin yang dibela tetap saja tidak mendapatkan hak haknya. Dan justru pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut.

Harry juga meminta Pemerintah dan DPR RI juga DPD RI segera membuat sistem yang jitu, agar subsidi gas elpiji 3kg bisa diterima oleh masyarakat yang benar benar miskin.(rls)