Pontianak, BerkatnewsTV. Sebanyak 41 orang tersangka yang terlibat dalam aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalbar berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian.
Penangkapan ini dalam operasi besar-besaran di seluruh jajaran Polda Kalbar dalam kurun waktu periode 19 Oktober hingga 1 November 2026.
Dari total 25 kasus yang diungkap, 7 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan 7 orang tersangka, sedangkan 18 kasus lainnya diungkap oleh Polres jajaran dengan 34 orang tersangka. Dan barang bukti yang diamankan antara lain berupa emas dengan total berat 435,9 gram, uang tunai sebesar Rp424.299.000 serta peralatan untuk menambang.
Tak berhenti di situ, polisi juga menelusuri modus distribusi dan penjualan hasil tambang ilegal. Emas hasil penambangan dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan.
“Sementara itu, terdapat pula tersangka yang membeli emas dari para penambang tanpa izin melalui toko kelontong miliknya, kemudian melakukan pengolahan dengan cara dicor atau dibakar sebelum dijual Kembali,” ungkap Direktur Ditreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin pada Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:
Namun, sayangnya polisi masih belum dapat menangkap pemodal alias bos besar yang mendanai aktifitas PETI di Kalbar. Apalagi, ditemukan aktifitas PETI menggunakan alat berat berupa ekcavator yang nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah.
“Ada juga ditemukan menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, dan mengumpulkan material tambang yang diduga mengandung emas, sehingga dapat merusak lingkungan,” terangnya.
Burhanuddin tegaskan terhadap para pelaku, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara itu, pelaku penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal disangkakan Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.
“Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta pidana denda paling banyak kategori IV, yakni Rp200 juta, sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.(rob)
