Kubu Raya, BerkatnewsTV. Dermaga Paret Sarem ternyata merupakan aset dari Kemenhub melalui BPTD dan Pemprov Kalbar. Dimana untuk dermaga merupakan aset Kemenhub yang dikelola BPTD Kelas II Kalbar sedangkan pelantaran dermaga merupakan aset Pemprov Kalbar yang dikelola Dishub Kalbar.
Padahal, dermaga ini terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sui Kakap yang menghubungkan Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu. Namun kondisinya mengalami rusak parah. Sehingga bukan menjadi keewenangan Pemkab Kubu Raya.
“Menyikapi kondisi Dermaga ini. Dan dari kedua item ini berbeda kewenangan seperti dermaga aset BPTD dan pelantaran dermaga aset Provinsi Kalbar. Maka hari ini kita satukan, karena kewenangan Provinsi Kalbar. Posisi kita di kabupaten tidak bisa masuk, yang dimana kondisi dermaga itu kondisinya sudah sangat memperhatikan,” ungkap Bupati Kubu Raya Sujiwo usai rapat kerja bersama BPTD Kelas II Kalbar dan Dinas Perhubungan Kalbar, Senin (15/12).
Dermaga ini kata Sujiwo memiliki historis panjang karena sempat dialihkan kewenangan ke Pemkab Kubu Raya. Tetapi belum terealisasikan pindah aset ini, yang kemudian akibat fiskal daerah karena pemangkasan TKD maka secara tegas aset ini belum dapat dianggarkan.
“Karena keuangan kami yang sangat terbatas. Maka secara otomatis aset ini kembali ke Kementerian Perhubungan. Hanya saja tinggal perubahan akun administrasi aset, sedangkan pihak provinsi melakukan revitalisasi terhadap pelantaran dermaga atau lapangan penumpukannya,” jelasnya.
Baca Juga:
Dengan kedua pemangku kepentingan ini duduk bersama-sama, Bupati Sujiwo menekankan agar ditahun depan Dermaga serta lapangan penumpukan tersebut dapat segera diperbaiki.
“Dermaga maupun pelantarannya itu sudah bisa kita atasi di tahun depan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalbar, Ketut Suhartana berjanji akan memprioritaskan rehab Dermaga Paret Sarem. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mengusulkan kedalam program asa cita Presiden RI.
“Kita juga sudah mendapatkan arahan dari bapak-bapak komisi V DPR RI bahwa rehab dermaga ini menjadi prioritas kedelapan program asa cita Bapak Presiden,” katanya.
Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Kalbar, Hendrikus Hartadi membenarkan kalau lapangan penumpukan dermaga aset Pemprov Kalbar. Ia menekankan secara administrasi surat perbaikan dapat diajukan ke Pemprov Kalbar.
“Kita coba nanti di perubahan anggaran tahun 2026. Yang jelas dari sisi darat belum bisa kita laksanakan dalam waktu dekat karena belum masuk di anggaran,” pungkasnya.(dian)
