Pontianak, BerkatnewsTV. Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kalbar menolak Arya Rizqi dicalonkan sebagai calon Ketua Umum Kadin Kalbar.
Penolakan seiring adanya wacana pengusungan figur dari luar daerah serta penegasan legalitas kepengurusan Kadin Kalbar hasil Musprovlub pada Selasa (27/7/2025) di Pontianak.
“Kami menilai tidak tepat memaksakan pencalonan Arya Rizqi yang disebut bukan warga Kalbar untuk memimpin Kadin Kalbar. Kami berpendapat bahwa posisi strategis ini selayaknya diemban figur yang memiliki keterikatan kuat dan pemahaman mendalam terhadap kondisi daerah,” tegas Ketua Umum Kadin Kalbar, H.M. Saleh Galing saat konfrensi pers, Rabu (19/11).
Selain itu sambung Galing, pihaknya mempertanyakan sejauh apa pengetahuan Arya Rizqi mengenai dinamika sosial-ekonomi Kalbar. Apa yang sebenarnya Arya Rizqi ketahui tentang Kalbar? Yang selama ini hanya isu-isu sumber-sumber ekonomi yang dapat dieksploitasi, bukan pembangunan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kalbar.
“Kami menyayangkan kesan pencalonan Arya Rizqi dipaksakan, seolah-olah Kalbar tidak memiliki putra-putri terbaik yang kompeten, berintegritas dan mampu memimpin organisasi sekelas Kadin. Sehingga Kadin Kalbar dianggap sebagai wadah pelaku usaha daerah. Kepemimpinan yang dipengaruhi oleh kepentingan eksternal akan berpotensi menimbulkan perpecahan serta menggerus kemandirian pelaku usaha Kalbar,” tuturnya.
Baca Juga:
- Diawali Ricuh, Arya Rizqi Darsono Terpilih Menjadi Ketua Kadin Kalbar
- Joni Isnaini Ketua Kadin Kalbar Akhirnya Ditangkap
Mereka pun juga menyatakan menolak pandangan yang meremehkan kapasitas masyarakat Kalbar. Pelaku usaha daerah saat ini dinilai sudah mampu memimpin dan mengembangkan kekuatan ekonomi Kalbar tanpa perlu dikendalikan oleh pihak luar.
Galing menilai pihak-pihak yang menolak memahami adanya kepentingan tertentu di balik pencalonan tersebut, mengingatkan agar tidak bersikap arogan atau meremehkan masyarakat Kalbar. “Bila proses pemaksaan terus berlanjut, kami menyatakan siap menyampaikan penolakan melalui cara-cara yang legal, santun, dan bermartabat,” tegasnya.
Di lain sisi, para pendukung hasil Musprovlub menegaskan Kadin Kalbar yang dipimpin Ketua Umum H. M. Saleh Galing adalah kepengurusan yang sah dan memiliki legitimasi. Pandangan ini didasarkan pada mandat Musprovlub, MoU bersama Pemerintah Provinsi Kalbar, serta pengakuan yang disebut diberikan oleh Kadin Indonesia melalui pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Erwin Aksa.
Mereka juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan resmi antara delegasi Kadin Kalbar hasil Musprovlub dan petinggi Kadin Indonesia, terdapat pernyataan bahwa kepengurusan yang dipimpin Arya Rizqi tidak akan dikukuhkan maupun dilantik. Menurut pandangan tersebut, Kadin Indonesia juga telah mengakui keberadaan legalitas hasil Musprovlub, termasuk MoU dengan Pemprov Kalbar.
“Berdasarkan itu, kami meminta Kadin Indonesia bersikap tegas dan bijaksana terhadap pihak-pihak yang berada di luar struktur kepengurusan hasil Musprovlub, dengan tidak merespons atau mengakui kegiatan apa pun yang diselenggarakan oleh pihak di luar kepengurusan yang dianggap resmi,” harap Galing.(rob)
