Pontianak, BerkatnewsTV. Kader Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) diingatkan untuk melakukan validasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran.
Mengingat, di lapangan telah banyak temuan ternyata penerima BLT bukan lah orang-orang yang katagori berhak menerima. Bahkan, baru-baru ini terindikasi rekening penerima bansos digunakan untuk judi online (judol).
“Akurasi data ini sangat ditentukan oleh pemutakhiran yang kita lakukan. Dan ujung tombaknya ada di Puskesos, ada di kader-kader, atau pilar-pilar sosial, ada di pendamping sosial, ada di petugas SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, ada juga di RT RW, maupun juga tentu tokoh-tokoh masyarakat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat mengunjungi Puskesos di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada Rabu (22/10/2025).
Apalagi menurut Gus Ipul data bersifat dinamis, sebab setiap harinya ada perubahan baik yang lahir, meninggal, menikah, maupun berpindah tempat.
“Maka sinergi kerja sama, antar kita semua ini yang ada di Jakarta, yang di Pontianak, dan di berbagai daerah, sungguh sangat diperlukan,” ungkapnya.
Peran Puskesos sangat penting dalam konsolidasi data, sebagai ujung tombak dalam menerima laporan dari masyarakat, fasilitator Puskesos juga berperan dalam menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, termasuk melakukan verifikasi usulan-usulan penerima bantuan.
Baca Juga:
- Data Tidak Valid, Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran
- Penerima BLT Subsidi BBM 28.375 KPM. Melkianus: Data Harus Valid
Kehadiran Gus Ipul di Pontianak untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp300 ribu per bulan bisa tepat sasaran.
Sebagai informasi, di Kota Pontianak terdapat 12 Puskesos aktif, salah satunya Puskesos Kelurahan Sungai Jawi Luar. Puskesos ini berdiri sejak 2022 dan memiliki 4 orang petugas, terdiri dari 2 orang yang bertugas di Kelurahan dan 2 orang fasilitator.
Gus Ipul berharap melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tidak ada lagi ego-sektoral antar instansi atau lembaga, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semua berpedoman pada DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.
“Diharapkan kita gandeng tangan, kita sudah tidak ego-sektoral lagi, kita tidak jalan sendiri-sendiri dengan data yang berbeda-beda, tapi kita menggunakan satu data Indonesia,” ujarnya.
“Jadi penyaluran itu sekali lagi berdasarkan data, data kita terus kita mutakhirkan, seperti sekarang ini, sebelum kita menyalurkan, kita koordinasi dulu dengan BPS. Karena data terbaru itu sudah ada desil 1, desil 2, desil 3, sampai desil 4,” jelasnya.
BLTS akan menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.(tmB)
