Pontianak, BerkatnewsTV. Para pejuang kemerdekaan di Pontianak berharap agar pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan rakyat.
“Kita harapkan karena sudah 80 tahun merdeka, kesejahteraan rakyat terutama itu harus dianggap. Sekarang ini masih banyak yang menganggur, bahkan mencari sekolah pun sulit,” ungkap anggota veteran DS Mattalim (86) diwawancarai usai mengikuti upacara memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan PSP Keboen Sajoek, Minggu (17/8).
Menurutnya, generasi penerus bangsa perlu meneladani semangat perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan.
“Pejuang zaman dahulu berjuang tanpa pamrih, dengan darah dan daging mereka. Maka sekarang sudah merdeka, kami titipkan negeri ini kepada generasi penerus,” pesan Mattalim.
Mengenang masa tugasnya sebagai prajurit, Mattalim bercerita pernah bertugas keliling dari Sabang, Tanjung Pinang, Jakarta, hingga Pontianak. Selama sembilan tahun, ia mengabdi di kapal perang RI, termasuk saat konfrontasi Indonesia–Malaysia di Tanjung Pinang.
Baca Juga:
- Tolak Transmigrasi ke Kalimantan, Masyarakat Lokal Belum Terurus. Lasarus Bukan Pejuang Tanah Dayak
- Tiga Pejuang Kalbar Diusulkan Gelar Pahlawan Nasional
Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan perhatian terhadap para pejuang dan veteran tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kota. Insentif, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta kemudahan akses layanan publik telah diberikan kepada para veteran.
“Ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya kepada bangsa,” ucapnya.
Edi menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program prioritas yang belum tuntas pada periode kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Bahasan.
Bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta penanganan masalah sosial menjadi fokus utama agar Kota Pontianak semakin maju, sejahtera, dan memiliki lingkungan yang representatif serta humanis.
Terkait adanya kebijakan pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, Edi memastikan hal itu tidak akan menghambat pembangunan di Pontianak. Pemerintah kota, lanjutnya, akan lebih selektif dan melakukan efisiensi, sekaligus menggandeng masyarakat serta dunia usaha untuk berkontribusi melalui kewajiban sebagai warga negara.
“Program pembangunan tetap kita jalankan sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan yang benar-benar mendesak dan berdampak luas. Sementara program yang tidak menjadi kebutuhan utama akan kita tunda,” jelasnya.(ebm)
