Jakarta, BerkatnewsTV. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono mengatakan pengelolaan sampah saat ini di seluruh daerah masih rendah.
Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menargetkan pengelolaan 50% sampah pada tahun 2025 dan 100% pada 2029.
“Namun saat ini, pengelolaan sampah baru mencapai 39% secara nasional, dan hanya 9–14% jika dihitung berdasarkan kapasitas infrastruktur pengelolaan di daerah,” katanya saat Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI di Jakarta pada Selasa (5/8).
Seperti kita ketahui, Penghargaan Adipura yang selama ini diberikan kepada kota/kabupaten bersih kini akan mengalami perubahan kriteria. Daerah yang masih memiliki TPS liar atau landfill yang tidak dikelola akan langsung di diskualifikasi dari penilaian.
Baca Juga:
- Pengelolaan Sampah di Kalbar Masih Rendah, 13 Daerah Dijatuhi Sanksi
- Ontot Keluarkan Surat Edaran Atasi Masalah Sampah
“Kita ingin Adipura ini benar-benar mencerminkan komitmen lingkungan. Kalau masih ada TPS liar, ya jangan berharap,” tegasnya.
Diaz juga menggaris bawahi pentingnya pengelolaan sampah sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca. Menurutnya, 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 1,7 ton emisi karbon (CO2). Di Jakarta saja, timbunan sampah mencapai 7.500 ton per hari, sementara skala nasional mencapai 1,7 miliar ton per tahun.
“Bayangkan, dari 1 ton sampah saja kita bisa menghasilkan gas rumah kaca yang besar. Ini bukan hanya soal TPA, ini soal seluruh bumi,” ucapnya.
Selain itu, Diaz menambahkan pemerintah juga menghadapi tantangan menuju Net Zero Emission 2050. Pemerintah telah merevisi target Net Zero Emission (NZE) dari tahun 2060 menjadi 2050, seiring dengan pengajuan komitmen baru Indonesia (NDC) untuk periode 2031–2035.
Namun, untuk mencapai hal ini sangat dibutuhkan pendanaan besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan hingga Rp4.000 triliun hingga 2030.(tmB)
