Sanggau, BerkatnewsTV. Masyarakat adat Dayak Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu di Sanggau menolak program transmigrasi. Hal itu disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat Pasar Bodok.

Koordinator aksi, Hendrikus Susilo Hermanto menyatakan aksi ini merupakan bagian dari upaya masyarakat adat dayak untuk menjaga eksistensi, hak ulayat, serta keberlangsungan sosial-budaya mereka.

“Kami menolak program transmigrasi yang berpotensi mengancam keseimbangan wilayah adat dan keberadaan kami sebagai masyarakat Dayak,” kata Hendrikus saat aksi penolakan transmigrasi, Rabu (16/7).

Aliansi Masyarakat Adat Dayak berharap, aksi ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pembangunan di Kalimantan harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

“Program transmigrasi pemerintah pusat hanya membuang anggaran. Tanah Kalimantan bukan tanah kosong. Insfrastruktur Kalimantan kurang di perhatikan cenderung sangat dikucilkan,” ujarnya.

Baca Juga:

• Tolak Transmigrasi ke Kalimantan, Masyarakat Lokal Belum Terurus. Lasarus Bukan Pejuang Tanah Dayak
• Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Fokuskan Empat Pembangunan

Ia mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika penolakan program transmigrasi ke Kalimantan tidak didengarkan pejabat di pusat.

“Aksi hari ini kalau tidak ditanggapi oleh pemerintah atau pejabat terkait saya akan melanjutkan aksi yang lebih besar,” terang Hendrikus.

Tokoh Dayak Parindu ini juga melontarkan kekecewaannya terhadap Wakil rakyat di DPR. “Mereka hanya bicara diatas dan semuanya bohong belaka dan omong kosong saja tidak melihat fakta dibawah pada lingkungan masyarakat,” kesalnya.

Hendrikus menuturkan bahwa orang Dayak sangat menghargai siapapun tanpa pandang suku. Namun Ia meminta, jangan jadikan Kalimantan hanya sebagai pusat sentral segala macam program pemerintah yang tidak tepat yang hanya menguntungkan pejabat dan merugikan masyarakat.

“Kita menghindari konflik sosial akibat kesenjangan dan kebijakan yang salah. Bertahun-tahun hasil bumi kami dikerok dan diangkut keluar, kita merasa dianak tirikan. Saya berharap bapak Presiden dan pemerintah pusat bisa mendengar apa yang sudah kami suarakan menolak program transmigrasi di Kalimantan. Putra Dayak kurang diberi kesempatan untuk duduk di kursi pemerintahan, orang Dayak bukan bodoh tapi kurangnya kesempatan untuk kami,” pungkasnya.(pek)