loading=

Kemitraan Dapur Makan Bergizi Gratis Masih Simpang Siur

Kemitraan Dapur Makan Bergizi Gratis Masih Simpang Siur
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto saat menanda tangani nota kesepahaman terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (3/6/2025). Namun dinilai masih terdapat simpang siur soal kemitraan dapur. Foto: tmB/berkatnewstv

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk di Kalimantan Barat.

Dorongan yang dilakukan oleh BGN adalah melakukan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah di Kalbar yang telah dilakukan pada Selasa (3/6).

Akan tetapi, ternyata program MBG yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut masih ditemukan permasalahan di lapangan. Seperti sistem kemitraan untuk penyiapan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Informasi terakhir yang kita dapatkan, mitra hanya menyiapkan tempat dan dapur, semuanya dikontrol langsung dari BGN. Nah, ini kita belum mendapatkan kejelasan,” ujar Wakil Bupati Sukiryanto.

Sukiryanto melihat fakta di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran. Misalnya di Singkawang, kemitraannya ada di Ketapang sehingga terjadi tumpang tindih.

Baca Juga:

“Ke depannya kita harap jika di Kubu Raya kemitraaannya juga di Kubu Raya,” ucapnya.

Selain itu, Sukiryanto juga menyoroti program MBG yang belum masuk ke pondok pesantren. Padahal di Kubu Raya cukup banyak pondok pesantren dengan total 130 pondok.

“Yang masuk hanya PAUD, SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA Negeri. Sedangkan pondok pesantren tidak masuk. Harapan kita ke depannya pondok pesantren ini masuk dalam data penerima manfaat BGN,” tuturnya.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berharap program MBG dapat terus memanfaatkan potensi pangan lokal. Sehingga memberikan dampak pergerakan ekonomi lokal dengan melibatkan pemerintah, sekolah, UMKM, petani dan nelayan lokal serta pelaku usaha mikro terkait lainnya.

“Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak tetapi juga memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal. Sehingga memperkuat ekonomi daerah serta mengurangi limbah pangan. Dengan demikian program ini menjadi contoh sinergi antarsektor kesehatan pendidikan dan ekonomi berkelanjutan,” tuturnya.(tmB)