Pontianak, BerkatnewsTV. Menjelang lebaran, telah banyak laporan sejumlah preman berkedok ormas meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan menegaskan tidak akan mentoleransi ormas yang meminta THR dengan cara tidak wajar.
Menurutnya, aksi semacam itu meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu iklim investasi di Kalbar.
“Ormas itu harus memberi contoh yang baik. Organisasi masyarakat dibentuk untuk memfasilitasi dan mengorganisir masyarakat, bukan malah datang ke kantor-kantor meminta THR dengan cara mengancam. Itu bukan ormas yang benar,” tegasnya diwawancarai, Kamis (27/3).
Krisantus menyatakan, pihaknya tidak akan membiarkan ormas-ormas yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ia bahkan berjanji akan menindak tegas kelompok yang memicu kekacauan di Kalimantan Barat.
Baca Juga:
- Peringatan Untuk Premanisme Berkedok Ormas Pasti Ditindak
- Pemuda Pancasila Singkirkan Kesan Premanisme
“Khusus di Kalbar, saya tegaskan, saya tidak akan mentoleransi ormas yang membuat kekacauan. Saya akan berantas ormas seperti itu. Saya ingin Kalbar tetap aman, tenang, tentram, dan harmonis,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa organisasi masyarakat bukanlah kelompok preman yang bisa bertindak semaunya.
Jika ada ormas yang bertindak seperti preman dan melanggar hukum, maka aparat penegak hukum harus menindak tegas.
“Ormas itu bukan preman. Kalau sudah berlaku seperti preman, berarti melanggar hukum dan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Aksi sejumlah preman berkedok ormas yang meminta THR dengan cara tidak wajar belakangan ini memang menjadi perhatian banyak pihak.
Selain ormas, lembaga pemerintah dan Institusi negara juga tidak dibenarkan meminta-minta THR kepada perusahaan dengan alasan apapun.
Selain meresahkan, praktik tersebut juga dinilai bisa membuat investor enggan menanamkan modalnya di Kalbar karena merasa tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.(ebm)
