Pontianak, BerkatnewsTV. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia gelar seruan aksi unjuk rasa tolak efisiensi anggaran didepan gedung DPRD Kalbar, Rabu (19/2).
Korlap Aksi, Mohammad Sherkhan mengatakan pergerakan yang dilakukan oleh massa Aliansi BEM SI dan Aliansi BEM PTMAI serta lapisan masyarakat merupakan perlawanan kembali terhadap kebijakan kejam dari pemerintah terhadap rakyatnya, dengan beberapa isu yang dibawa dari lingkup nasional dan juga regional.
Massa Aliansi BEM SI dan aliansi BEM PTMAI serta lapisan masyarakat menilai, bahwa saat ini Indonesia semakin gelap dengan kebijakan pemerintah yang sembrono tidak melihat aspek kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Baca Juga:
- Mahasiswa Ungkap Penyalahgunaan Dana PIP di Sambas
- Mahasiswa Demo DPRD Kalbar Sampaikan Tiga Tuntutan
Hal tersebut di perjelas dengan, seruan aksi hashtag #INDONESIAGELAP dilakukan para demonstran dengan membawa 12 tuntutan, diantaranya:
- Mendesak Prabowo subianto untuk segera mencabut Intruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2025
- Menuntut pemerintah menghapus program makan bergizi gratis, dan perbesar anggaran Pendidikan dan tolak Daya Anagata Nusantara (Danantara).
- Menuntut Prabowo Subianto mereformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI
- Menuntut Prabowo Subianto untuk mengefisienkan kabinet obesitas
- Menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan asset
- Menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat
- Menolak 8 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kalimantan Barat (Kawasan Industri Ketapang , PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, Kawasan industry Landak, Pelabuhan Internasional Kijing, Smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia, Kawasan Industri Alumina Teba, Kawasan Industri Kawasan Penebang, PT Sejahtera Mandiri)
- Menuntut pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera menyelesaikan dan juga membenahi desa tertinggal di Kalimantan Barat
- Menolak program Swasembada Pangan di Kalimantan Barat.
- Menuntut pemerintah provinsi Kalimantan Barat menindak tegas deforestasi dan perampasan lahan adat yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada
- Menuntut pemerintah provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab dan bertindak tegas terhadap bencana sosial Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 2000 pekerja, darurat pengusiran 4000 warga, dan putus sekolah 800 anak yang dilakukan oleh PT Duta Palma milik koruptor Surya Darmadi.
- Menuntut pemerintah Kalimantan Barat untuk segera mentertibkan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Ketapang.
Koordinator Lapangan Faris mengatakan 12 tuntutan ini tidak hanya mengangkat isu-isu nasional tetapi isu-isu regional.
“Memang banyak 12 poin tuntutan dan itu terdiri dari regional dan juga nasional dan kami persingkat beberapa isu nasional besar dan juga regional pertama kita melirik salah satu keputusan Inpres No.1 tahun 2025 terkait anggaran pendidikan yang katanya diefisiensikan tapi tidak terealisasikan sebaik mungkin,” ucap Faris Zulfydar Zaidar Mochtar anggota DPRD Kalimantan Barat.
“Bentuk aspirasi adek-adek ini kalo tidak disampaikan tentu tidak didengar maka aspirasi ini disampaikan ke kami dan diliput oleh media bagian dari kepentingan kita bersama karena adek-adek merasakan kami juga merasakan untuk itu seluruh aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.(ebm)
