Pontianak, BerkatnewsTV. Pemerintah pusat memastikan akan membantu penanganan banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalbar. Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinatir Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Pratikno dan Kepala BNPB RI, Mayjen Suharyanto saat bertandang ke Kalbar meninjau banjir di Mempawah, Jumat (31/1).
“Pada intinya Pemerintah terus berusaha keras untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Baik penanganan banjir, puting beliung dan tanah longsor yang ada di Kalbar melalui pemerintah daerah baik itu berupa anggaran dan juga bentuk alat. Supaya jajaran pemerintah bersama dengan BNPB dan Forkopimda bisa lebih efektif dalam membantu masyarakat,” tegas Menteri Koordinatir Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Pratikno.
Pratikno juga meminta kepada seluruh jajaran agar mampu merencanakan dengan baik atas potensi-potensi terhadap bencana yang terjadi agar mampu diminimalisir.
“Tentu atas dasar hal ini kami di level pemerintah pusat juga saling berkoordinasi lintas Kementerian bersama berusaha untuk memaksimalkan dalam pencegahan bencana-bencana itu bisa diminimalisir di waktu-waktu yang akan datang,” ujar Pratikno.
Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa ada enam daerah di Kalbar yang mengalami bencana banjir dengan dampak yang cukup signifikan. Seperti Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Landak, Kubu Raya, dan Mempawah.
“Oleh sebab itu, pemerintah pusat memerintahkan kepada kami bahwa keenam daerah itu agar segera dibantu tanggap daruratnya kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah pasca bencana,” tegasnya.
Suharyanto menilai, bahwa di Kalimantan Barat sebenarnya memiliki daerah yang bisa dijadikan contoh dalam menangani banjir dengan baik seperti Kabupaten Sintang di tahun 2022. Yang mana saat itu dilaksanakan secara terpadu baik dari Pemerintah pusat dan daerah, swasta serta Kementerian Lembaga terkait.
Baca Juga:
“Dan alhamdulillah, dari pelajaran itu ada hasilnya. Ternyata dari tahun 2022 sampai 2024 dan 2025 daerah Sintang yang biasanya menjadi daerah langganan banjir dan dua tahun terakhir ini tidak terjadi banjir lagi,” imbuhnya.
Suharyanto menekankan agar Pemerintah dibantu dengan stakeholder terkait harus saling bersinergi. Agar jika terjadinya bencana kita semua sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang untuk membantu masyarakat.
“Dalam hal ini, Pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk membantu baik dari segi anggaran. Sedangkan dalam satu tahun itu jumlahnya bencana bisa sampai ribuan dan ini tentu BNPB juga memiliki keterbatasan. Dan saya harapkan kedepan kita harus juga mampu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik jika terjadi bencana,” timpalnya.
Sementara itu Pj Gubernur Kalbar, Harisson mengatakan curah hujan yang tinggi telah menjadi salah satu pemicu banjir. Hingga mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Terutama di sektor infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten/Kota telah Menetapkan Status Siaga bagi daerah yang ada potensi bencana Bantingsor. Serta Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota telah Menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bantingsor.
“Untuk saat ini Pemerintah Provinsi juga sudah memberikan bantuan serta penanganan yang cepat untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak. Diantaranya dibangun posko pelayanan kesehatan yang ada di 7 Kab/Kota. Kemudian pemberian bantuan makanan, obat-obatan, bantuan pendistribusian logistik peralatan serta mendirikan dapur umum,” terangnya.
Bantuan yang telah disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak, dan langkah-langkah pemulihan pasca-bencana dapat segera diimplementasikan.(tmB)
