Jakarta, BerkatnewsTV. Badan Pangan Nasional (Bapanas) diingatkan untuk memperketat pengawasan terhadap program bantuan pangan terutama untuk kelompok rentan dan masyarakat miskin.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Adrianus Asia Sidot menilai bahwa sering terjadi penyimpangan di lapangan, meskipun kebijakan pusat sudah baik.
Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan pembaruan data penerima bantuan pangan sangat diperlukan.
“Pengawasan internal yang lebih kuat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap program-program strategis, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi dengan baik di lapangan,” tegasnya ditemui Rabu (20/11).
Apalagi tambah Adrianus, sering kali impor pangan yang besar menjadi sorotan masyarakat. Terutama ketika dalam negeri sedang dilaksanakan panen raya besar-besaran sehingga penyerapan produksi pangan dalam negeri menjadi tidak maksimal.
“Kami berharap koordinasi yang telah dilakukan dapat memberikan solusi yang lebih baik, dan data yang akurat dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan petani dan masyarakat sehingga dapat menghindari ketimpangan seperti rendahnya harga gabah di pasar yang merugikan petani,” harapnya.
Baca Juga:
- 1000 KPM Dapat Bantuan Pangan Murah Gratis
- Bantuan Pangan Berakhir Juni, Jokowi Tidak Janji Dilanjutkan
Adrianus juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan koordinasi dengan daerah, khususnya di daerah terpencil dan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Untuk memastikan bahwa program bantuan pangan dapat sampai kepada yang membutuhkan.
Hal ini juga menjadi perhatian bagi daerah-daerah seperti Kalimantan Barat, yang menghadapi tantangan distribusi di wilayah pedalaman.
Wakil rakyat yang terpilih melalui dapil Kalbar ini juga mengapresiasi paparan yang disampaikan Bapanas terkait hasil pemeriksaan BPK Semester I 2024 dan evaluasi kinerja anggaran serta program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
Mantan Bupati Landak 2 periode tersebut menyoroti temuan BPK terkait validitas data produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis.
“Kami juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut dari temuan BPK terkait sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan bantuan pangan,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Adrianus meminta Bapanas untuk menjelaskan lebih rinci mengenai bentuk perbaikan yang telah dilakukan dalam proses bisnis dan aplikasi pemantauan evaluasi penyaluran bantuan pangan.
Adrianus menekankan pentingnya transparansi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait perbaikan tersebut. Agar dapat memastikan efektivitas program di lapangan.(ebm/tmB)
