Pontianak, BerkatnewsTV. BPH Migas memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM Subsidi di Kalbar.
Komitmen itu dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara BPH Migas dengan Pemprov Kalbar pada Kamis (17/10).
Kepala BPH Migas Erika Retnowati, mengungkapkan langkah ini salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM Bersubsidi dan mengamankan APBN yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.
“BPH Migas sudah menandatangani PKS dengan Pemprov lainnya dan kerjasama yang kita laksanakan hari ini sudah yang ke 11. Kedepannya dari PKS ini dapat menjadi referensi pembahasan PKS dengan daerah lainnya. Nanti titik temunya dimana, dapat dibahas lebih lanjut,” jelasnya.
Menurutnya langkah strategis ini tidak hanya akan memastikan distribusi BBM yang lebih tepat sasaran dan volume, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses dan efisiensi antrean di SPBU.
Baca Juga :
Sementara itu Pj Gubernur Kalbar, Harisson menegaskan pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di Kalimantan Barat agar dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat volume dan menjadi hal yang penting dan mendesak.
“Pendistribusian BBM khususnya BBM bersubsidi nantinya dapat disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tepat volume, golongan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai konsumen pengguna dapat mengakses dan mendapatkan BBM bersubsidi dengan mudah, antrean kendaraan dan truk di SPBU segera dapat diurai dan diselesaikan,” terangnya.
Kuota BBM subsidi Tahun 2024 di Kalbar yang disalurkan melalui PT. Pertamina Patra Niaga yaitu JBT sebesar 429.459 KL dan JBKP sebesar 770.817 KL yang disalurkan melalui 217 SPBU dan 16 SPBN yang tersebar di wilayah Kalbar.
Sampai dengan bulan September 2024 realisasi penyaluran JBT sebesar 300.690 KL (70,02%) dan JBKP sebesar 538.074 KL (69,81%).
Namun Harisson mengakui berdasarkan pantauan di lapangan, masih terlihat antrean kendaraan dan truk-truk di beberapa SPBU di Kalbar, terutama pada jalur-jalur transportasi pengiriman barang-barang pokok sehingga terkadang mengganggu alur lalu lintas.
Selain itu masih terdengar para nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidi untuk kebutuhan mereka melaut. Dan masih banyak keluhan dari masyarakat kecil lainnya dalam mendapatkan BBM subsidi.
Begitu pula para nelayan bisa mendapat kepastian untuk mendapatkan BBM subsidinya di SPBN.(tmB)
