Kubu Raya, BerkatnewsTV. Kali pertama di Indonesia KPK RI pilih anggota dewan Kubu Raya untuk terapkan intergritas zero korupsi dan flexing keluarga Anggota Dewan di ruang lingkup kerja dan keluarga.
Direktorat Pembinaan peran serta Masyarakat, Kepala Satuan Tugas KPK RI David Sefriwasa, menyebut sering terjadi kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga.
“Ini yang kedua kalinya, kemarin dijajaran Pemkab sekarang tingkat DPRD para anggota dewan. Dan ini juga pertama kalinya di Indonesia yakni legislatif Kubu Raya,” jelasnya, usai bimtek keluarga berintergritas anggota legislatif Kubu Raya, di Sui Raya, Rabu (2/10).
Kerap ditemukannya kasus korupsi yang melibatkan keluarga, David menilai kurangnya intergritas di kalangan keluarga kemudian adanya budaya flexing yakni pola hidup tinggi dikalangan pasangan penyelenggara Pemerintahan.
“Ini perlu kita ingatkan, bahwa pola hidup sederhana harus dicerminkan dari prilaku pajabat negara. Yang diharapkan dapat dipahami keluarga dari pejabat negara tersebut,” timpalnya.
Sementara itu Pj Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzaman memandang pentingnya kolaborasi antar Pemkab dan anggota DPRD untuk memajukan Kubu Raya.
Baca Juga:
“Sehingga perlu penekanan terkait dengan prilaku korupsi ini. Untuk Kubu Raya zero korupsi, tentu harapanya tata kelola pemerintahan pembangunan kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Besarnya dampak korupsi kata Kamaruzaman menyebabkan bertambahnya angka pengangguran serta kemiskinan, untuk itulah diperlukan komitmen bersama.
“Pada periode 2022 Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kubu Raya diposisi 88, kemudian 2023 MCP turun menjadi 80. Ini (MCP) indikator penilaian KPK terkait dengan korupsi penyelenggaraan pemerintahan. Maka saya berkomitment untuk terus monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini. Alhamdulilah melalui MCP Kubu Raya sekarang diposisi 76,” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Sementara, Zulkarnaen menyambut baik inisiatif Pj Bupati ini, yang dimana ide seperti ini dapat memberikan pencerahan bagi lembaga wakil rakyat. Tentunya agar tidak terjadi flexing keluarga anggota dewan.
Zulkarnaen menegaskan ruang lingkup lembaga ini ada berbagai strata sosial hingga status para anggota dewan.
“Dengan adanya pencerahan seperti ini, yakni kerjasama Pemkab dengan KPK RI sangat bernilai positif,” sebutnya.(dian)
