Sanggau, BerkatnewsTV. Hingga saat ini, UPZ di Sanggau belum seluruhnya terbentuk di setiap OPD dan swasta. Karenanya, OPD dan perusahaan swasta diminta untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungannya masing-masing.
Menurut Pj Bupati Sanggau Suherman, selama ini BAZNAS Sanggau telah banyak membantu program-program pemerintah daerah. Baik untuk penurunan stunting, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pemberian bantuan kepada fakir miskin dan lain sebagainya.
“Kalau berdasarkan syariat Islam hukumnya kan wajib, sehingga saya selaku Penjabat Bupati Sanggau juga mewajibkan kepada seluruh perangkat daerah di Sanggau untuk membentuk UPZ,” tegasnya saat rapat sosialisasi dan pembentukan UPZ, Kamis (12/9).
Suherman mengaku sempat kecewa karena yang hadir di dalam rapat tersebut tidak semua OPD yang hadir.
“Tadi saya melihat ada (OPD) yang tidak hadir. Ini perlu keseriusan sehingga saya minta kepada OPD yang tidak hadir dan belum memiliki UPZ untuk segera menindaklanjuti apa yang sudah menjadi arahan,” ungkapnya.
Baca Juga:
- Dongkrak Perolehan Zakat BAZNAS Sanggau Gencar Bentuk UPZ
- Tujuh Klasifikasi Zakat Fitrah dan Fidyah 1444 H Ditetapkan
Ia pun berjanji akan mengawasi OPD yang belum membentuk UPZ di lingkungannya masing-masing di Sanggau.
“Nanti kita awasi. Saya akan minta pak Sekda untuk mengoordinir kembali OPD-OPD yang belum membentuk UPZ, tapi ada beberapa yang sudah, termasuk sekretariat daerah da beberapa OPD lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Sanggau, Hamka Surkati mengungkapkan salah satu program BAZNAS adalah berperan aktif menurunkan stunting.
“Hari ini ada 10 orang anak penerima manfaat dari program stunting. Kami juga nanti di acara paradjek untuk 30 orang anak yang stunting dan 30 orang lainnya untuk warga kurang mampu,” tuturnya.
Hamka menyebut, berbagai program BAZNAS Kabupaten Sanggau sebagai bentuk transparansi kepada Muzzaki (orang yang berzakat). Karena telah mempercayakan infaq dan shadaqahnya kepada BAZNAS Kabupaten Sanggau.
“Di akhir tahun nanti kami sudah berkordinasi di lima Kelurahan untuk program RTLH. Satu unit sudah siap kita rehab dan empat lainnya menyusul karena berkenaan dengan administrasi yang harus dilengkapi perangkat kelurahan atau desa,” pungkasnya.(pek)
