loading=

Perubahan APBD Kalbar 2024, Pendapatan Naik Rp107 Miliar Belanja Turun Rp78 miliar

Perubahan APBD Kalbar 2024, Pendapatan Naik Rp107 Miliar Belanja Turun Rp78 miliar
Pj Sekda Pemprov Kalbar Mohammad Bari menyerahkan nota penjelasan Perubahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2024 kepada Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Kamis (15/8). Foto: rob

Pontianak, BerkatnewsTV. Proyeksi Perubahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2024 sepertinya meleset dari Perubahan KUA PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemprov Kalbar dan DPRD Kalbar.

Perubahan itu diakui Pj Sekda Pemprov Kalbar Mohammad Bari saat menyampaikan nota keuangan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kalbar TA 2024 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Kamis (15/8).

“Dalam Rancangan Perubahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2024 ini tersaji informasi mengenai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran ini sebelumnya harus digunakan dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD,” jelasnya.

Baca Juga:

Akibat dari perubahan kondisi makro ekonomi daerah, maka estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah semula Rp6,3 triliun menjadi Rp6,4 triliun atau naik sekitar Rp107 miliar.

Namun, kenaikan ini berbanding terbalik dengan Belanja Daerah yang mengalami penurunan Rp78,087 miliar. Semula belanja daerah dialokasikan Rp6,693 triliun menurun menjadi Rp6,615 triliun.

“Sementara dari sisi pembiayaan yakni Penerimaan Pembiayaan semula Rp399,3 miliar berkurang Rp185,1 juta sehingga menjadi Rp214,1 miliar yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil audit BPK RI,” jelasnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan, sebesar Rp16 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT JAMKRIDA.

Sebelumnya disampaikan bahwa pada KUA dan PPAS TA 2024 Kalbar diproyeksikan mengalami perubahan. Dimana pendapatan daerah semula Rp6,3 triliun menjadi Rp6,4 triliun. Namun belanja daerah dari Rp6,7 triliun menjadi Rp6,6 triliun.(rob)