Pontianak, BerkatnewsTV. Berbagai catatan penting terhadap LKPj Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2023 menjadi sorotan DPRD Kalbar.
Catatan penting tersebut bagian dari rekomendasi yang disampaikan DPRD Kalbar saat rapat paripurna penyampaian keputusan terhadap LKPj Gubernur Kalbar Tahun 2023, Rabu (8/5).
Rekomendasi itu antara lain berkaitan erat dengan berbagai kebijakan di sejumlah OPD.
Antara lain persoalan kewenangan DAS Kapuas, persoalan CSR, aset musium, ketersediaan solar bagi nelayan dan ekspedisi, disparitas masalah pendidikan dasar dan menengah, angka kematian ibu dan anak.
Selain itu persoalan layanan Bank Kalbar, deviden Askrida dan Jamkrida, deviden Perusda, pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pengentasan kemiskinan, rasio elektrikasi listrik, NTP Petani.
Termasuk juga yang menjadi sorotan adalah pajak dan retribusi alat berat, realisasi PAD, layanan rumah sakit, kinerja kepala OPD tidak maksimal, DBH sawit, insentif desa mandiri, pencapaian IKU dalam Sakip, serta keterbukaan informasi publik yang masih tertutup.
“Rekomendasi ini merupakan evaluasi dan catatan penting bagi Gubernur Kalbar sebagai rambu-rambu. Karena kalau dewan berikan rekomendasi maka harus dan wajib dijalankan,” tegas Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L usai rapat paripurna, Rabu (8/5).
Baca Juga:
Ia menilai rekomendasi ini sebagai support dan motivasi terhadap jajaran Pemprov Kalbar untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang bukan yang bersifat negatif.
Apalagi, hampir mayoritas rekomendasi yang diberikan tidak jauh penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hampir semuanya, catatan BPK pun ada juga. Cuma di BPK fokus ke keuangan sedangkan kita fokus ke kebijakan. Ada juga soal keuangan tapi lebih pada kebijakan yang disorot,” terang Kebing.
Sementara itu Pj Sekda Pemprov Kalbar, Mohammad Bari memastikan akan menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD Kalbar.
“Sebab legislatif tidak sembarangan juga memberikan rekomendasi karena sudah berdasarkan pembahasan kemarin. Tapi ada juga yang sesuai (rekomendasi BPK). Yang jelas rekomendasi yang disampaikan DPRD akan ditindak lanjuti Pemrov Kalbar, titik,” tegasnya.(rob)
