Pontianak, BerkatnewsTV. Lima daerah di Kalbar menjadi perhitungan inflasi. Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang mengalami penurunan dari bulan Januari.
Tiga daerah lain, yaitu Kabupaten Sintang, Kayong Utara, dan Kota Singkawang mengalami peningkatan. Tingkat inflasi m-to-m tertinggi terjadi di Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,36% dan terendah di Kabupaten Ketapang sebesar 0,01%.
Sementara tingkat inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 3,5% dan terendah di Kota Pontianak sebesar 2,05%.
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemprov Kalbar, Christianus Lumano mengingatkan daerah untuk menjaga inflasi terlebih menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.
“Saya berharap kepada daerah – daerah yang mengalami kenaikan terbesar untuk melakukan langkah – langkah agar dapat menstabilisasikan harga – harga, dan bagi daerah yang mengalami penurunan terdalam untuk tetap menjaga daya beli masyarakat,” katanya saat rakorda, Rabu (6/4).
Baca Juga:
- Daerah Tidak Alokasikan Dana Inflasi Rp1,5 Miliar, APBD Tidak Disetujui
- Pedagang Keluhkan Lonjakan Harga, Kepala Daerah Diintruksikan Rutin OP
Ditambah lagi peninjauan barang kebutuhan pokok di berbagai ritel modern di wilayah Kota Pontianak pada 26 Februari lalu didapati hasil yang menunjukkan adanya kenaikan harga barang.
“Saya mengimbau agar kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Belanja dengan bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan,” imbaunya.
Selain itu, daerah lain yang tidak menjadi perhitungan inflasi, dilakukan perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan. Adapun komoditas yang memiliki andil perubahan harga terbesar yakni cabai rawit, beras dan cabai merah.
Sedangkan daerah dengan kenaikan IPH terbesar pada minggu ke- 4 Bulan Februari 2024, yaitu Melawi (2,882%), Sanggau (1,647%) dan Landak (1,550%) serta daerah – daerah dengan penurunan IPH terdalam pada minggu ke- IV Februari 2024, yakni Sekadau (-2,143%), Kubu Raya (-0,702%) dan Mempawah (-0,342%).
Sementara itu, Kepala Disperindag, Energi dan SDM Kalbar, Syarif Kamaruzaman menyatakan rakor untuk menyamakan persepsi dan saling bertukar informasi dalam rangka mengendalikan dan distribusi barang kebutuhan pokok agar lima daerah di Kalbar menjadi perhitungan inflasi dapat menjadi acuan daerah lain untuk mengambil langkah strategis.(tmB)
