Jakarta, BerkatnewsTV. Salah satu temuan Komnas HAM RI di Pemilu 2024 adalah soal netralitas ASN. Pj Gubernur Kalbar Harrison menjadi catatan khusus Komnas HAM RI yang dinilai tidak netral.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengungkapkan tidak netralnya Pj Gubernur Kalbar Harrison terbukti dari beredarnya video yang mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung pembangunan IKN.
“Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024,” ungkapnya.
Catatan Komnas HAM RI itu setelah melakukan pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di 14 Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota pada 12-16 Februari 2024.
Dalam siaran pers yang diterima Kamis (22/2), fokus pengamatan situasi ini mencakup pemenuhan hak pilih kelompok marginal-rentan, netralitas Aparatur Negara, diskriminasi dan intimidasi, serta hak kesehatan dan hak hidup Petugas Pemilu.
Selain di Kalbar, Komnas HAM juga menemukan tidak netralnya 12 Kepala Desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu peserta Pemilu.
Baca Juga:
- Pj Gubernur Kalbar Minta Maaf Soal Pernyataan Jangan Pilih Capres Tidak Pro IKN
- Masa Jabatan Berakhir, Sutarmidji Minta Maaf Kepada Masyarakat Kalbar
“Rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu,” tambah Atnike.
Begitu pula di Samarinda adanya arahan Walikota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta Pemilu tertentu.
Sedangkan seorang oknum ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu.
Sementara itu Pj Gubernur Kalbar Harisson telah meminta maaf terkait pernyataannya soal masyarakat jangan pilih capres yang tidak pro IKN.
“Saya memohon maaf kepada masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pernyataan saya tersebut,” katanya.
Pj Gubernur Kalbar Harisson meminta maaf itu disampaikan kepada sejumlah wartawan saat konfrensi pers, Sabtu (3/2).
Harisson mengaku pernyataan itu ia sampaikan lantaran dirinya terlalu bersemangat dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Kalbar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
“Saya mengklarifikasi pernyataan saya jangan pilih capres yang tidak pro IKN yang saya sampaikan pada acara olahraga bersama ASN Provinsi Kalbar dalam rangka HUT Pemprov Kalbar ke 67 tahun 2024 27 Januari 2024 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalbar bahwa pernyataan tersebut karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Kalbar,” katanya.
Harisson ingin semangat pembangunan yang tadinya dengan paradigma Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris segera diwujudkan dengan pembangunan ibu kota negara.
“Provinsi Kalbar sebagai mitra ibu kota negara akan terdampak percepatan pembangunan infrastruktur dan percepatan kesejahteraan masyarakatnya,” ucapnya.
Karenanya Harisson menilai IKN merupakan amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN sebagaimana diubah dengan UU nomor 21 tahun 2023 tentang IKN, sehingga ia yakin setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan amanah tersebut.
“Saya yakin setiap capres akan menjalankan amanah Undang-undang tersebut,” tegasnya.(tmB)
