Kubu Raya, BerkatnewsTV. APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 telah disahkan. Dibandingkan tahun 2023, nilai APBD 2024 di tahun politik mengalami kenaikan.
Postur APBD tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp1,74 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp202,14 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,53 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah nol rupiah. Sedangkan Belanja Daerah dipatok sebesar Rp1,61 triliun.
Sementara untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Rp12,13 miliar yang bersumber dari Silpa tahun 2023 dan Pengeluaran Rp136 miliar digunakan untuk Penyertaan Modal Rp1 miliar dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang sudah jatuh tempo Rp135 miliar. Sehingga terdapat selisih pembiayaan netto sebesar Rp123,86 miliar.
APBD Kubu Raya tahun 2024 ini telah disepakati oleh seluruh fraksi DPRD Kubu Raya dalam pandangan akhir di rapat paripurna pada Selasa (28/11).
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyebutkan APBD 2024 dalam rangka penyesuaian sejumlah kegiatan, diantaranya berkaitan dengan agenda politik seperti Pemilu dan Pilkada.
“Karena kita menyesuaikan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Nilainya ada sedikit bertambah. Ini karena tahun politik jadi ada penyesuaian dan energi. Justru ini ada percepatan daripada tahun 2023,” kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan.
Namun Muda menjamin program kegiatan pembangunan sektor lain tetap menjadi prioritas mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
“Itu tetap menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan dasar,” tegasnya.
Baca Juga:
Sementara itu Ketua DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah menyatakan di tahun politik APBD Kubu Raya akan digunakan untuk kepentingan Pemilu. Menurutnya, yang menjadi program maupun aspirasi masyarakat akan bergeser di tahun 2024.
“Termasuk infrastruktur jalan, jembatan, penguatan ekonomi masyarakat semuanya lah. Karena kita banyak hibah dana ke pengamanan Pemilu dan Pilkada mungkin bisa mencapai Rp5 – 6 miliar,” terangnya.
Kenaikan APBD 2024 disebutkan Agus tentu seiring dengan naiknya target PAD yang lebih dari Rp200 miliar dibandingkan tahun 2023 berkisar Rp180 miliar.
“Jadi tidak menutup kemungkinan ada pergesaran kegiatan untuk tahun depan. Sehingga PAD harus cermat bila dapat melampui,” ucapnya.
Oleh karenanya Agus menekankan Bappenda harus dapat menekan kebocoran, kemudian strategi peningkatan pendapatan mungkin melalui objek wajib pajak agar benar-benar bertanggungjawab atas kewajibannya.(dian)
