loading=

BIN Petakan Ancaman Potensi Konflik di Kalbar Jelang Pemilu

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalbar, Brigjen Pol Rudy Tranggono saat rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sanggau 2023 pada Rabu (29/11) mengungkapkan sejumlah ancaman potensi konflik di Kalbar. Foto: pek
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalbar, Brigjen Pol Rudy Tranggono saat rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sanggau 2023 pada Rabu (29/11) mengungkapkan sejumlah ancaman potensi konflik di Kalbar. Foto: pek

Sanggau, BerkatnewsTV. Badan Intelijen Negara (BIN) telah memetakan ancaman potensi konflik di Kalbar yang harus diwaspadai menjelang Pemilu.

Setidaknya terdapat sejumlah ancaman potensi konflik yang harus diwaspadai di Kalbar antara lain keberadaan saksi Yehuwa, dampak konflik Israel – Palestina, politik, kelangkaan bahan pokok, aktifitas ilegal, dampak bentrok SARA di Bitung, hingga narkoba.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalbar, Brigjen Pol Rudy Tranggono saat rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sanggau 2023 pada Rabu (29/11).

“Di bidang ideologi, yakni potensi konflik akibat keberadaan aliran kepercayaan atau keagamaan, seperti Saksi-saksi Yehuwa Indonesia (SSYI) yang termonitor melakukan aktivitas di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalbar,” ungkap Rudy.

Tak hanya itu sambung Rudy, dampak dari aksi bela Palestina yang berlebihan di Kalbar serta potensi konflik akibat penolakan kelompok Ahmadiyah juga menjadi ancaman.

Sementara di bidang politik, yakni potensi intimidasi terhadap pilihan politik warga minoritas di daerah-daerah dengan kategori masyarakat homogen.

Kemudian, potensi kericuhan, aksi unjuk rasa dan kerusuhan dampak penolakan hasil penghitungan suara oleh KPU. Potensi penggunaan politik identitas pada kampanye Pemilu 2024, potensi money politik pada tahap kampanye dan pemungutan suara serta potensi penyebaran black campaign dan hoax.

“Dibidang ekonomi terjadinya kelangkaan bahan pokok, kerawanan akibat kegiatan ilegal, seperti PETI, ilegal mining, ilegal logging dan lainnya. Ada juga kendala pembangunan proyek strategis nasional di daerah, seperti pembebasan lahan dan permasalahan ketenaga kerjaan,” beber Rudy.

Baca Juga:

Selanjutnya di bidang sosial budaya seperti halnya penolakan pengibaran bendera Palestina di Bukit Tiong Kandang oleh Komunitas Pecinta Budaya Lingkar Tiong Kandang Sanggau.

Lalu, potensi konflik SARA akibat reaksi dari peristiwa bentrokan antara massa Islam dengan ormas adat Makatana Minahasa di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Serta potensi konflik akibat aksi saling serang antar kelompok organisasi dengan adanya kegiatan Kongres HMI di Kota Pontianak.

Terakhir, lanjut dia, di bidang pertahanan dan keamanan yakni peredaran narkoba di Kalbar melibatkan jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan kondisi geografis wilayah perbatasan Kalbar – Malaysia.

Maraknya aktivitas TPPO di wilayah perbatasan Kalbar, salah satunya di Sanggau. Seruan borneo merdeka oleh Panglima Pajaji dalam menyikapi maraknya bendera Palestina di Kalbar.

“Dengan potensi-potensi konflik yang terpetakan itu, maka harus diambil langkah pencegahan dan penanganan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang dilakukan dengan melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini,” tegasnya.

Rudy juga meminta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) serta anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) memperkuat penguasaan pemahaman lingkungan strategis.

“Memperkuat kepekaan intelijen, jaring informasi, meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antarunsur terkait serta memperkuat fungsi tim kewaspadaan dini daerah dan FKDM dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik,” ia mengingatkan.(pek)