Jakarta, BerkatnewsTV. Intelijen Imigrasi diperkuat hadapi kejahatan transnasional. Mengingat kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime) semakin meningkat pada akhir-akhir ini. Tentunya bentuk kejahatan seperti ini berpotensi sebagai penyusup keamanan nasional bahkan internasional bagi suatu negara.
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan aparat intelijen berfungsi sebagai mata dan telinga negara. Artinya, intelijen harus menjadi mata untuk menjalankan fungsinya dan merekam kejanggalan di wilayahnya.
“Guna menjaga keamanan dan keutuhan negara serta memperkuat mekanisme koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait,” ucapnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD), Selasa (22/8).
FGD diikuti 60 orang Pejabat Tinggi Pratama, 60 orang Pengampu JFT Analis Keimigrasian Ahli Madya, Muda, dan Pertama serta JFU.
FGD Intelijen Keimigrasian dengan Tema Strategi Peningkatan Peran Intelijen Keimigrasian dalam Membangun Imigrasi Pasti dilaksanakan di Jakarta dimulai 22-24 Agustus 2023.
Adapun isu yang mendasar yakni strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pelanggaran keimigrasian, strategi penguatan pengamanan keimigrasian, strategi kerjasama keimigrasian, strategi percepatan digitalisasi keimigrasian.
Agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan pesert dalam arahannya, Menkumham berpesan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan dengan semangat, sungguh-sungguh, dan dapat memberikan output positif dalam setiap sesi diskusi.
Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej menambahkan kejahatan transnasional, para Inteljen keimigrasian berperan terhadap pengamanan data dan informasi keimigrasian.
“Maka data yang dikumpulkan kemudian diverifikasi dan diolah sebagai data yang menjadi kerahasiaan negara untuk bahan telaahan operasi inteligen keimigrasian dan menjadi bahan kegiatan pengawasan Keimigrasian,” terangnya.
Menurutnya eksistensi Keimigrasian menjadi tolak ukur keberhasilan peran negara dalam bidang pengawasan dan menjadi landasan pengambil kebijakan pemerintah.
Ditegaskan Sekjen Kemenkumham RI, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, siklus intelijen yang dimulai dari pengumpulan informasi, lalu disortir dan dianalisa agar bisa disajikan menjadi sebuah data, tentu sangat membutuhkan manusia-manusia cerdas yang ditunjang dengan peralatan canggih yang digunakan dalam dunia intelijen.
“Dengan demikian tingkat efektivitas dan produktivitas intelijen bisa diukur secara objektif, apalagi dunia intelijen itu tidak akan lepas dari jargon kecerdasan dan kecanggihan,” timpalnya.
Dijelaskan Sekjen proses intelijen dijalankan melalui pengumpulan bahan informasi dan keterangan dengan memperhitungkan secara cermat indikasi, analisis, dampak, upaya, serta saran tindakan yang dilakukan.
“Dalam perannya untuk membangun Imigrasi Pasti, Intelijen Keimigrasian harus memiliki komitmen moral, effort, dan achievement, serta kualitas SDM yang merupakan penentu utama dalam keberhasilan organisasi,” harapnya.
Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim, berharap para peserta dapat memahami peran dan fungsi Intelijen Keimigrasian serta menekankan pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian.
“FGD ini bertujuan melahirkan rekomendasi dari berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna menyusun kebijakan strategis dalam rangka penguatan peran Intelijen Keimigrasian,” jelasnya.
Untuk diketahui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Pria Wibawa, bertindak sebagai Koordinator Kelompok IV yang membahas tentang strategi percepatan digitalisasi keimigrasian.
Sedangkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar Tato Juliadin Hidayawan, menjadi anggota Kelompok I yang membahas tentang strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pelanggaran keimigrasian. (dian)
