Pontianak, BerkatnewsTV. Gubernur Kalbar Sutarmidji membeberkan keberhasilan capaian pembangunan yang telah diraih di tahun 2022.
Capaian pembangunan itu disampaikan Sutarmidji saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2022 di DPRD Kalbar, Senin (27/3).
Misalnya berkaitan dengan APBD 2022, Sutarmidji menyebutkan telah terealisasi 107,86 persen. Dimana untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp5,658 triliun terealisasi Rp6,103 triliun.
Pendapatan Daerah ini terbagi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,883 triliun terealisasi Rp 3,217 triliun atau 111,60 persen meningkat Rp710 miliar lebih dari tahun 2021 sebesar Rp2,507 triliun lebih atau 28,34 persen.
Kemudian Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 2,715 triliun terealisasi Rp2,826 triliun atau 104,08%. Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan Rp59,408miliar terealisasi Rp59,117 mmiliar atau 99,51%.
Sementara Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 5,994 triliun terealisasi Rp5,726 triliun atau 95,53 persen. Dimana Belanja Operasi dianggarkan Rp3, triliun terealisasi Rp3,542 triliun atau 94,64%.
Belanja Modal dianggarkan Rp1.045 triliun terealisasi Rp1,003 triliun atau 96,01%. Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp9,600 miliar terealisasi Rp465 juta lebih atau 4,85%. Belanja Transfer Rp1,195 triliun terealisasi Rp1,179 triliun atau 98,65%.
Selanjutnya Pembiayaan Daerah untuk Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun 2021 Rp386 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 50. miliar sehingga Pembiayaan Netto menjadi Rp336 miliar.
Sutarmidji juga menyebutkan Indeks Infrastruktur mencapai 69,59%, meningkat 2,59% dari tahun sebelumnya 67%.”Capaian Indeks Infrastruktur ini didukung beberapa indikator yakni Rasio elektrifikasi total yang mencapai 99,58% meningkat 0,46% dari tahun sebelumnya sebesar 99,12%;. Persentase kemantapan jalan Provinsi 72,28% meningkat 5,33% dari tahun sebelumnya yang sebesar 66,95%. Sampai akhir tahun 2022, panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 1.109,25 Kilometer,” ungkapnya.
Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 56,9%, dengan luasan 35.642,33 Hektar meningkat 1,83% dari tahun sebelumnya sebesar 55,07% dengan penambahan luasan irigasi provinsi sebesar 1.150,69 Hektar.
Indeks Reformasi Birokrasi mendapat nilai 69,43 poin dengan predikat “B”, terdapat kenaikan dari tahun 2021 yang bernilai 68,57 poin dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 71,04 dengan predikat “BB” meningkat dari tahun sebelumnya bernilai 67,08 poin.
Baca Juga:
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tambah Sutarmidji meningkat menjadi 68,63 poin. Capaian tersebut meningkat 0,73 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,90 poin dengan laju pertumbuhan sebesar 1,08%.
“Laju pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan IPM tertinggi keempat di Indonesia,” ucapnya.
Sementara laju pertumbuhan ekonomi Kalbar disebutkan Sutarmidji mencatatkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,07%. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,78%.
“Untuk persentase penduduk miskin sebesar 6,81%. Angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,84%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,82%.Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 71,90 poin (dalam kondisi baik),” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur menyatakan LKPJ yang disampaikan Gubernur akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Pansus yang berjumlah 15 orang.
“Pansus ini lah nanti yang akan membahas bersama OPD terkait LKPj yang disampaikan Gubernur Kalbar,” jelasnya.
Prabasa menyatakan DPRD Kalbar apresiasi capaian pembangunan yang telah diraih seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar.
“Kita tahu jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir 5 September 2023 ini. Memang telah banyak yang diraih akan tetapi tentunya ada evaluasi yang nanti disampaikan DPRD setelah melalui pembahasan Pansus bersama OPD terkait,” terangnya.
Infrastruktur dan IPM disebutkan Prabasa menjadi atensi khusus DPRD Kalbar mengingat kedua hal ini menjadi penunjang dari pertumbungan ekonomi Kalbar.(rob)
