Kubu Raya, BerkatnewsTV. Hingga kini Kabupaten Kubu Raya satu – satunya di Kalimantan Barat yang belum memiliki Kantor DPRD dan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati.
Sudah 15 tahun sejak 2007 silam, Kubu Raya dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) dari Kabupaten Mempawah. Desakan hampir setiap tahun dilontarkan seluruh fraksi yang ada di DPRD agar Kantor DPRD segera dibangun.
Apalagi, Perda tentang Pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya telah diketok palu dua kali yakni pada tahun 2009 dan 2015. Di Perda Nomor 5 tahun 2015 disebutkan pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya menelan anggaran hingga Rp55 miliar yang dilaksanakan secara multiyears selama tiga tahun.
Tahun 2015 dialokasikan Rp10 miliar, tahun 2016 Rp20 miliar dan tahun 2016 dialokasikan Rp25 miliar. Namun rencana tersebut hingga sekarang tidak terealisasi,
Padahal tanahnya sudah dibeli senilai Rp5 miliar di menggunakan APBD TA 2014 seluas 2,6 hektar dengan lebar 270 meter dan panjang 86 meter.
Baca Juga:
- Lagi, Kantor DPRD Kubu Raya Tidak Dianggarkan di APBD 2020
- Tujuh Fraksi Desak Pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya
Lokasinya terletak di kawasan Parit H Muksin Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sui Raya yang jaraknya dari tepi Jalan A Yani II (Arteri Supadio) sekitar 3,7 kilometer dengan waktu tempuh hingga ke lokasi sekitar 40 menit.
Namun, penyebab alasan kantor DPRD belum dibangun hingga sekarang diungkap Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat membuka Musrenbang RKPD TA 2024 Kecamatan Teluk Pakedai, Kamis (9/2).
Ia tidak ingin menganggarkan sesuatu baik fisik dan non fisik yang tidak ada manfaat dan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat sehingga terpaksa harus mengalahkan kepentingan pemerintahan sendiri atau elit elit sendiri.
Ia sebutkan 15 tahun belum punya gedung DPRFD masih kontrak. Belum ada rumah jabatan bupati, wakil bupati, sekda dan ketua DPRD.
“Klau semuanya dibangun habis Rp100 miliar- Rp150 miliar. Diutnya kemana, duitnye itu lah kite alihkan ke semua program pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Hal – hal yang dirasakan yang mendarat. Jangan yang diawang – awang kalau yang diawang – awang banyak PHP nanti,” tegasnya.
Justru disebutkan Muda, pihaknya lebih banyak memikirkan percepatan – percepatan sarana pendidikan, kesehatan, sarana jalan dan jembatan di seluruh pelosok desa.
“Daripada mikirkan rumah jabatan, bahkan kantor dinas masih ada 5 yang belum terbangun, masih ngontrak. Itu lah maksud keberpihakan kepada masyarakat luas,” pungkasnya.(rob)
