Sanggau, BerkatnewsTV. Kepala Desa Sui Mayam diduga telah membawa dana desa ratusan juta rupiah. Uang dibawa kabur itu tidak hanya untuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan tunjangan anggota BPD namun juga untuk keperluan lainnya.
“Sudah tiga bulan dari November 2022 hingga Januari 2023 hak kami belum diberikan,” kata Wakil Ketua BPD Sui Mayam Juliadi, Senin (23/1).
Kejadian ini bermula pada saat sang kepala desa (kades) meminjam uang tersebut untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak cukup pada 30 Desember 2022.
“Hari Jumat kalau tidak salah ada pembagian BLT DD, acara yang seharusnya pagi sempat tertunda hingga pukul 13.30 WIB dikarenakan dana BLT yang mau dibagikan ke masyarakat belum cukup,” bebernya.
Tanggal 4 Januari 2023 yang seharusnya dilakukan pembayaran gaji staf desa dan BDP tertunda dengan alasan uang Kepala Desa belum cukup. Kades berjanji akan melunasi tanggal 17 Januari. Tidak percaya begitu saja, pada hari itu juga seluruh perangkat desa dan BPD dihadiri Kades Paridi kemudian menggelar rapat untuk membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian.
“Inti suratnya, jika pada tanggal 17 Januari 2023 kades tidak bisa memenuhi janjinya maka otomatis mengundurkan diri dari jabatannya” ungkap Juliadi.
Namun, sejak rapat hingga sekarang kades tidak pernah hadir ke kantor tanpa kabar berita.
“Bayangkan, kami minta rincian APBDes saja tidak dikasi, bahkan kami BPD menyurati secara resmi tetap tidak dikasih. Inilah yang membuat kami semakin curiga adanya dugaan kuat penyelewengan dana APBDes,” kesalnya.
Baca Juga:
- Paolus Hadi Minta Utamakan Pembinaan Kades Ketimbang Penindakan
- Peran Camat Hingga Kades Bantu Tuntaskan Stunting
Tidak hanya dugaan membawa kabur gaji perangkat desa dan BPD, Kades Paridi juga dikabarkan membawa kabur uang Desa untuk berbagai keperluan lainnya sebesar Rp200 juta lebih.
“Kami punya bukti lengkap rincian keperluan Desa yang tidak dibayarkan Kepala Desa. Uang itu malah dipakai dia untuk kepentingan pribadi termasuk untuk keperluan ke Jawa,” pungkasnya.
Sejumlah perangkat desa bersama BPD pernah mendatangi rumah kepala desa untuk meminta pertanggungjawaban namun rumah yang bersangkutan kosong. Bahkan saat dihubungi ternyata nomor ponselnya tidak aktif.
“Informasi dari tetangganya menyebutkan bahwa yang bersangkutan pulang ke Jawa bahkan kendaraan dinas desapun tidak ada lagi di rumah dinasnya,” tuturnya.(pek)
