Pontianak, BerkatnewsTV. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat (Kalbar).
Sebab menurut Sekda Kalbar, Harrison, dibutuhkan biaya yang banyak untuk meningkatkan IPM Kalbar yang saat ini masih rendah yakni berada di ranking 30 dari 34 provinsi di Indonesia.
“Untuk meningkatkan IPM ini diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Ini demi pembangunan di segala sektor, terutama di sektor pendidikan, kesehatan serta pendapatan per kapita,” jelasnya.
Kalbar ditambahkan Harrison sedang berupaya keras melakukan percepatan peningkatan IPM. Paling tinggi, mungkin perlu waktu satu tahun lagi untuk mengubah urutan menjadi lebih diatas lagi satu peringkat atau dua peringkat.
Maka Harrison menekankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar saat apel pagi, Senin (9/1) agar terus menggenjot PAD sebagai modal Pembangunan.
Baca Juga:
- PAD Kalbar Meningkat Rp700 Miliar, 70 Persen Dibagi ke Daerah
- PAD Kalbar Naik, APBD 2023 Capai Rp6,1 Triliun
“Pembangunan ini baik fisik dan non fisik, tak lain dalam rangka melakukan peningkatan IPM dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa Bapenda lumpuh lah kita ini. Untuk itu peran Bapenda Kalbar sangat sentral dalam keberlangsungan Pembangunan Kalimantan Barat,” terangnya.
Harrison apresiasi kinerja Bapenda yang telah berhasil meningkatkan PAD Kalbar hingga melampaui target 111,38 persen atau naik Rp700 miliar.
“Ini merupakan capaian yang luar biasa. Kita ketahui bersama, dalam setiap kesempatan, Gubernur Kalimantan Barat selalu menyampaikan rasa bangganya terhadap Kinerja Bapenda Provinsi Kalbar dengan perolehan pendapatan yang meningkat. Untuk itu, kedepannya kita harus lebih berinovatif dan kreatif dalam mencari peluang-peluang Pendapatan Asli Daerah, Retribusi dan lain-lain,” tuturnya.
Namun Harrison meminta semua sektor baik itu dinas/ perangkat daerah juga bekerja keras untuk menunjang peningkatan IPM.
“Sebagai Aparatur Sipil Negara, kita ini bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Itu sudah tergambar dari IPM Kalbar yang masih rendah yaitu rangking 30 dari 34 provinsi,” tuturnya.(tmB)
