Dikritik Sutarmidji Soal Database. Ini Pernyataan Menteri Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar memberikan penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji atas keberhasilannya menuntaskan desa sangat tertinggal di Kalbar, Rabu (28/12). Foto: dian
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar memberikan penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji atas keberhasilannya menuntaskan desa sangat tertinggal di Kalbar. Rabu (28/12). Foto: dian

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar memberikan penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji atas keberhasilannya menuntaskan desa sangat tertinggal di Kalbar.

Namun, dilain sisi Sutarmidji mengkritik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI soal database.

“Capaian yang pak menteri sampaikan kurang terekspos. Saya bilang kalau pekerjaan kementerian yang capaiannya dinilai paling berhasil ini lah dan yang paling objektif. Hanya kadang kementerian lain kurang mau fokus pada sinergisitas dengan Kementerian Desa. Kementerian lain masih ada ego sektoral,” ungkapnya saat Rapat Konsolidasi Pendampingan Desa, Rabu (28/12).

Padahal menurut Sutarmidji, setiap kementerian pasti membutuhkan database karena saling keterkaitan. “Kementerian mana yang tidak butuh database. kementerian mana yang tidak butuh tentang data 54 indikator indeks desa membangun,” ucapnya.

Disebutkan Sutarmidji, sebesar apa pun dana desa yang masuk ke desa akan membingungkan jika terdapat perbedaaan database dari berbagai kementerian.

“Dana desa sekian persen untuk program ini, sekian persen untuk program itu, pusing kepala desa. Sebab terkadang ada aturan lain yang dikeluarkan kementerian lainnya,” ujarnya.

Baca Juga:

Menanggapi kritikan Sutarmidji, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar mengakui perbedaaan database.

“Saya sepakat dengan Pak Gubernur. Hari ini Pak Gubernur dan Pak Bupati bertanya soal waerga miskin di Indonesia. Ketika tanya ke BKKBN, ketika tanya ke Kementerian Desa pasti jawabnya beda. Datang lah ke Kementerian Sosial pasti beda, datang lah ke BPS pasti beda, datang lah ke Setpres yang menangani kemiskinan juga beda. Semakin bingung,” ujarnya.

Maka ditegaskan Abdul Halim untuk bertanya database tentang kemiskinan, pendidikan, kesehatan ada di desa.

“Mau data tentang warga, tentang kesejahteraan, tentang kemiskinan, tentang kesehatan, data tentang pendidikan jangan datang ke Kementerian Desa tapi tanyalah ke desa. Pasti terjawab dengan tepat,” tegasnya.

Alasannya sambung Abdul Halim sebab desa levelnya skalanya skala mikro. Bicara kemiskinan di Jakarta bersifat imaginatif tapi jika di desa ada di pelupuk mata. “Sehingga saya berharap kedepan desa menjadi sumber utama database,” harapnya.(dian)