Kubu Raya, BerkatnewsTV. Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kubu Raya tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,67 triliun.
Struktur APBD Kubu Raya tahun 2023 adalah Pendapatan Daerah Rp1,60 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp177, 77 miliar yang bersumber dari Pajak Daerah ditargetkan Rp130,94 miliar, Retribusi Daerah Rp9,35 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp4,79 miliar serta Lain-lain PAD yang Sah Rp32,67 miliar.
Kemudian Pendapatan Transfer ditargetkan Rp1,42 triliun dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1,32 triliun dab pendapatan transfer antardaerah Rp108,09 miliar.
Adapun Dana transfer dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) Rp789 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp130,20 milyar, DAK non fisik Rp237,66 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp59,44 miliar serta Dana Desa (DD) semula Rp125,83 miliar menjadi Rp116,30 miliar. Sedangkan alokasi pendapatan transfer Provinsi Kalbar Rp108,09 miliar.
Baca Juga:
Sementara di alokasi Belanja Daerah diproyeksikan Rp1,67 triliun.
Terdiri dari Belanja Operasi Rp1,23 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp651,06 miliar, belanja barang dan jasa Rp537,76 miliar, belanja bunga Rp7,03 miliar dan belanja hibah Rp33,43 miliar.
Di Belanja Modal dialokasikan Rp212,33 miliar terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin Rp20,68 miliar, belanja gedung dan bangunan Rp70,66 miliar dan belanja modal jalan, jaringan serta irigasi Rp120 miliar.
Untuk belanja tidak terduga dialokasikan Rp9,17 miliar dan belanja transfer Rp216,18 miliar.
Sementara pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp64,27 miliar.
“Ini lah lompatan-lompatan yang kita lakukan dan itu tentunya pengaruh dengan memperkuat semua manajemen sistem pemerintahan,” kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan usai rapat paripurna nota pengantar bupati tentang Rancangan APBD 2023, Senin (24/10).
Sementara itu Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah berharap PAD tahun 2023 bisa meningkat.
“Kami masih bisa optimis di up grade lagi mencapai Rp180 miliar. Kami akan coba uji target Rp177 miliar yang dipasang pemda ini,” ujarnya.
Begitu pula dengan DAK, menurut Agus bisa ditingkatkan jika dilakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat.
Dengan pendapatan daeerah yang meningkat maka disebutkan Agus maka harus selaras dengan peningkatan pembangunan. “Tidak mungkin pula pendapatan meningkat namun pembangunan stagnan. Walau pun ada kewajiban kita untuk bayar utang dengan Bank Kalbar,” terangnya.(dian/tmB)
