11 Tuntutan Mahasiswa Kalbar

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Andi Herindra saat menenangkan mahasiswa yang berdemo di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (8/9).
Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Andi Herindra saat menenangkan mahasiswa yang berdemo di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (8/9). Foto: rob

Pontianak, BerkatnewsTV. Mahasiswa dari berbagai fakultas perguruan tinggi di Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (8/9).

Kendati tidak satu pun anggota DPRD Kalbar yang menerima, namun mahasiswa tetap membacakan tuntutannya di hadapan pihak kepolisian yang mengawal ketat jalannya aksi demo yang dipimpin Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Andi Herindra.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan terkait dengan penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9) lalu.

“Menolak tegas kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah segera mencabut kebijakan tersebut dalam waktu secepat cepatnya,” kata Korlap Aksi, Rahman.

Kemudian mahasiswa mendesak DPRD Kalbar segera menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan berpihak kepada masyarakat.

Mahasiswa juga menuntut BPH migas meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta menuntut pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali APBN.

“Mendesak DPRD Kalbar untuk memerintahkan pihak kepolisian memberantas mafia migas,” tambah Rahman.

Baca Juga:

Ia juga menyampaikan bahwa mahasiswa menolak tegas kenaikan BBM bersubsidi dan menginginkan adanya subsidi yang terus dipertahankan karena berdampak pada sektor pertanian.

Mahasiswa juga menuntut DPRD Kalbar mendengarkan saran dan aspirasi yang diberikan agar lebih dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

“Menuntut pemerintah agar membuat solusi perihal pembaharuan energi minyak bumi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh golongan,” ujarnya.

Mahasiswa juga menuntut DPRD Kalbar dalam pemerataan harga BBM bersubsidi di Kalimantan Barat. Selain itu juga mendesak pemerintah Kalbar dapat menyelesaikan masalah ekologis khusus gas.

“Juga mendesak DPRD Kalbar untuk dapat mengendalikan kebutuhan pokok di Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Setelah membacakan tuntutannya, massa kembali ke titik aksi di Bundaran Untan dengan tetap dikawal aparat kepolisian.(rob)