Ketapang, BerkatnewsTV. APBD Perubahan tahun anggaran 2022 Kabupaten Ketapang mengalami kenaikan.
Dimana untuk Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp2.143.265.289.902 naik RpRp55.535.258.953 dari APBD murni Rp2.198.800.548.855.
Pendapatan Daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp206.354.014.491 naik Rp21.027.230.133 dari target sebelum perubahan Rp185.326.784.358.
Dana transfer dari pemerintah pusat maupun antardaerah sebesar Rp1.991.446.534 364 atau naik Rp33.508 028 820 dari APBD sebelum perubahan Rp1.957.938.505.544.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak ditargetkan. Sedangkan pada perubahan APBd tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1 miliar.
Sedangkan Belanja Daerah Rp2.635.645.553.299 yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya kelompok belanja operasi dirinci lebih lanjut dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
Baca Juga:
Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Silpa Rp108 066.074.867. Berdasarkan hasil audit BPK RI Kalbar terhadap LHP Tahun Anggaran 2021, Silpa Sebesar Rp477.730.231.686,75.
Pembiayaan sebesar Rp40.885.227.242 yang direncanakan untuk penyertaan modal pemda dan raperda serta dana cadangan menghadapi Pilkada Serentak 2024.
APBD Perubahan ini telah disetujui oleh tujuh fraksi di DPRD Ketapang untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Selasa (23/8) dalam rapat paripurna di DPRD Ketapang.
Ketujuh fraksi itu yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Faksi Hanura – Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN.
Wakil Bupati Ketapang, Farhan memastikan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 masih tetap difokuskan empat bidang, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Jadi prioritas kita berada pada infrastruktur perbaikan-perbaikan jalan, kedua dalam bidang pendidikan dan yang ketiga bidang kesehatan. Selain itu juga prioritas di bidang ekonomi seperti koperasi, UMKM dan lainnya menjadi prioritas kami,” katanya.
Namun Farhan menegaskan sektor lain tetap menjadi perhatian Pemkab Ketapang. Ia mencontohkan sektor pertanian dan persiapan pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat provinsi.
Di bidang pertanian ia sebutkan seperti yang sudah dilaunching beberapa hari yang lalu yaitu Kota Agropolitan dan selain itu juga terkait dengan lingkungan hidup dengan cara penghijauan di daerah-daerah kering.
“Pertanian tidak kalah penting karena sesuai dengan program yang sudah kami launching yaitu Kota Agropolitan, tidak kalah penting terkait dengan lingkungan hidup dengan melakukan penghijauan di beberapa lokasi,” ucapnya.
Kendati setuju disahkan, namun tujuh fraksi memberikan catatan catatan penting kepada eksekutif dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
“Setelah APBD Perubahan ini disahkan, kita berharap dapat segera direalisasikan agar serapan anggaran tidak terlambat,” kata Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi.(naf)
