Pontianak, BerkatnewsTV. Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kalbar dinilai memiliki peran penting untuk menekan inflasi di Kalimantan Barat (Kalbar).
“Organda memiliki peran penting membantu pemerintah bagaimana menekan inflasi. Memang saat ini inflasi Kalbar 3,35 persen masih dibawah nasional 4,6 persen. Akan tetapi kita harus waspadai,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harrison disela Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Organda Kalbar, Sabtu (20/8).
Apalagi tambah Harrison, saat ini dunia sedang dihadapi dengan ancaman resesi ekonomi global ditambah lagi perang Rusia – Ukraina. Akibatnya inflasi di sejumlah negara melonjak.
Ia sebutkan, dua hal penyebab utama inflasi tinggi yakni produksi dan distribusi barang. Bicara distribusi patut menjadi perhatian serius bagi Organda.
“Di sinilah peran Organda terkait dengan distribusi harus lancar. Jangan sampai terhambat ke daerah-daerah,” ucapnya.
Memang diakui Harrison kendala yang dihadapi Organda adalah kebijakan Over Dimensi Over Load (ODOL) dan mendapatkan ketersediaan BBM subsidi.
“Nah, para pengusaha angkutan ini untuk mendapatkan biaya transportasi yang efisien memodifikasi kendaraan dan melebihkan muatan. Di satu sisi untuk menekan cost transportasi namun di lain sisi melanggar auto safety. Ini yang tidak boleh,” terangnya.
Masalah ini baik ODOL dan BBM subsidi disebutkan Harrison memang telah dibicarakan antara Organda bersama BPTD, Dishub, Disperindag, Pertamina dan Polda.
Harrison berharap melalui Mukerda ini, Organda dapat mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang berimbang agar ekonomi tetap stabil dan inflasi terkendali.
Baca Juga:
- Ratusan Supir Demo Keluhkan ODOL dan BBM
- Dilema ODOL, Supir dan Ekspedisi Tuntut Tarif Jasa Angkutan Barang
Sementara itu Ketua DPD Organda Kalbar Suhardi menegaskan, pihaknya tetap komitmen membantu pemerintah menekan dan mengendalikan inflasi.
“Memang di lapangan terjadi berbagai persoalan yang dihadapi Organda. Kita selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk mencari solusinya,” jelasnya.
Maka melalui Mukerda tambah Suhardi akan dirumuskan berbagai program kerja dan rekomendasi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Organda di lapangan.
“Seperti masalah ODOL dan BBM. Mudah-mudahan Pemprov Kalbar dapat menyampaikan ke pusat agar ODOL ditunda. Bukannya Organda menolak Zero ODOL akan tetapi ada aspek lain juga harus dipenuhi pemerintah,” harapnya.
Persoalan lainnya disebutkan Suhardi adalah ketersediaan BBM subsidi. Selama ini anggota Organda kerap harus berhadapan dengan pemain BBM ilegal di sejumlah SPBU yang ada di Kalbar.
“Kita telah bekerja sama dengan Pertamina, Hiswana Migas dan Disperindag untuk mengontrol BBM subsidi bagi angkutan darat sehingga distribusi barang bisa sampai ke seluruh pelosok Kalbar,” pungkasnya.(tmB)
