Pontianak BerkatnewsTV. Ketua PGRI Kalimantan Barat Samion H. AR menyatakan setiap kader PGRI yang berpolitik harus mundur termasuk ketika akan maju sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024.
Tak terkecuali dirinya sendiri yang dikabarkan juga akan maju pencalegan. Namun Samion enggan mengungkapkan dirinya akan maju pencalegan di Pemilu 2024.
“Oh kalau saya nanti urusannya. Gini, artinya jika sudah calon tetap maka otomatis mundur,” tegasnya.
Aturan ini disebutkan Samion telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang memang melarang pengurus atau kadernya berpolitik.
Mantan Rektor IKIP PGRI Pontianak yang ditemui usai workshop revolusi mental PGRI Kalbar pada Minggu (7/8) itu diketahui telah menjadi Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Barat (Kalbar).
Samion dilantik bersama 11 orang anggota lainnya pada 6 Maret 2022 oleh Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Kalbar. Dan di tahun 2018 lalu, ia maju mencalonkan diri di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat
Baca Juga:
Keputusan Samion bergabung ke partai politik tampaknya bertolak belakang dengan AD/ART PGRI.
“Dalam Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI sudah jelas dan tegas pengurus PGRI dilarang berpolitik,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Kodir ditemui usai workshop revolusi mental PGRI Kalbar, Minggu (7/8).
Jadi, ia sebutkan PGRI bersifat independen, tidak memihak pada partai politik apapun.
“Yang terpenting non partisan. Jadi tidak berpolitik praktis. Ini semua telah diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 4 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 28,” jelasnya.
Sanksinya dijelaskan Dudung bahwa kader PGRI tersebut harus mengundurkan diri.
“Kader PGRI boleh aktif di mana mana tetapi ketika dia aktif dan memiliki kartu anggota (partai politik) maka harus mengundurkan diri,” tegasnya.
Sebab menurutnya, kader PGRI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun pendidikan bangsa dengan menanamkan nilai integritas dan kejujuran.
“Disamping itu juga bagaimana dia bisa membangun etos kerja dan menanamkan nilai-nilai gotong royong. Tiga nilai ini lah yang menjadi titik sebuah pengembangan gerakan nasional yakni revolusi mental,” terangnya.
Revolusi mental ini menurut Dudung harus diterapkan di seluruh pengurus dan anggota PGRI dalam berorganisasi sehingga tujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dapat tercapai.(rob)
