Pontianak, BerkatnewsTV. Sejumlah isu pembangunan strategis Kalbar dibahas saat Focus Group Discussion (FGD) Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI yang dibuka Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Pol Purwadi Arianto.
Gubernur Kalbar Sutarmidji membeberkan isu strategis pembangunan seperti pencapaian desa mandiri, potensi sumber daya alam dan pendidikan.
Pangdam XII/ Tpr Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengungkapkan aspek pertahanan guna mendukung pembangunan Kalbar.
“Kodam sebagai Kotamabin selain memiliki fungsi pertempuran, juga memiliki fungsi pembinaan teritorial,” kata Pangdam, Selasa (14/6).
Salah satu upaya pembinaan teritorial tersebut adalah membantu program Pemprov dan Pemda di Kalbar. Program ini telah berjalan sejak tahun 2019 dalam pembangunan desa mandiri.
“Kodam XII/Tpr telah mengerahkan 7 Kodim jajaran Korem 121/Abw dan Kodim 1207/Pontianak. Targetnya 425 desa mandiri, dan tercapai sebanyak 525 desa mandiri di Kalbar,” ungkapnya.
Sementara itu Gubernur Kalbar Sutarmidji menjelaskan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui 54 indikator yang harus terpenuhi untuk menuju desa mandiri dan sejahtera.
Baca Juga:
- Figur Ketua NU Kalbar, Bukan Mencalonkan Tapi Dicalonkan
- Pro Kontra Pengangkatan Pj Kepala Daerah. Ini Penjelasannya
“Ketika desa sudah menjadi status desa mandiri, maka sumber konflik akan berkurang dan masyarakat akan fokus pada capaian kesejahteraan karena semua kebutuhan sudah ada,” katanya.
Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam, Sutarmidji sependapat dengan pernyataan Presiden RI bahwa SDA harus dilindungi dan tidak dijual mentah (tanpa diolah terlebih dahulu).
“Jika bauksit langsung diubah menjadi aluminium, maka dapat memberikan penambahan nilai ekspor yang lebih dibandingkan dijual dalam kondisi mentah. Pengelolaan SDM seperti ini menjadi lebih bijak dan semakin baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” jelasnya.
Di sektor kesehatan dan pendidikan merupakan sektor penting untuk diperhatikan dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
“Pada sektor kesehatan, saya selalu wacanakan rumah sakit tanpa kelas, tetapi merawat dan inapkan pasien berdasarkan penyakit yang diidapnya. Jenis penyakit ini yang seharusnya mendapatkan penanganan prioritas. Sedangkan untuk pendidikan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur, saya sudah membebaskan biaya pendidikan agar anak-anak Kalimantan Barat tidak ada yang putus sekolah,” pungkasnya.(wnd/rls/tmB)
