Sanggau, BerkatnewsTV. Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sanggau menggelar aksi di Kantor Bupati Sanggau, Selasa (17/5).
Aksi dilakukan buntut dari turunnya harga tandan buah sawit (TBS) seiring larangan ekspor minyak goreng dan CPO.
Lima poin yang menjadi tuntutan APKASINDO, yakni, pertama, meminta Bupati Sanggau agar melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit yang mencapai 50-75 persen di Sanggau.
Kedua, meminta Presiden Jokowi, melalui Bupati, untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung kepada harga TBS.
Kemudian, ketiga, meminta Bupati Sanggau supaya mendukung distribusi minyak goreng terkhusus yang subsidi BPDPKS di Kabupaten Sanggau.
Keempat, meminta Bupati Sanggau supaya memerintahkan kepala Dinas terkait melakukan investigasi dan turun langsung ke sejumlah PKS, supaya tidak secara sepihak menetapkan harga TBS petani. Namun harus sesuai dengan penetapan harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar.
Kelima, meminta Bupati Sanggau supaya mendukung pendirian PKS dan pabrik minyak goreng mini petani di Kabupaten Sanggau.
“Kami berharap apa yang menjadi tuntutan kami yang tadi kami sampaikan ke Pemerintah Daerah dapat diteruskan ke Presiden dan semoga tuntutan kami dapat didengar dan dikabulkan,” ujar Koordinator Lapangan, Mahatir Muhammad.
Salah satu petani sawit menambahkan, harga sawit sekarang turun drastis. Dari Rp3.000 lebih menjadi Rp2.000 lebih.
“Kalau diramp-ramp malahan seribuan lebih,” ucapnya.
Namun begitu, Nurjaini mengakui, tingginya harga TBS beberapa bulan lalu sempat membuat petani sejahtera. Bahkan, dari tingginya harga sawit tersebut mereka bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.
“Ada juga diantara mereka yang membeli kendaraan pribadi, tapi sejak harta TBS anjlok, mereka kebingungan bayar kreditnya. Dikampung saya di Mukok sana contohnya. Bingung mereka mau bayar kredit mobil pakai apa,” ungkap Nur.
Baca Juga:
- Petani Sawit Kalbar Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
- Bobrok Perusahaan Sawit Terbongkar, Midji Ancam Tagih Pajak
Sementara itu, Anggota DPRD Sanggau, Susana Herpena berjanji memperjuangkan aspirasi petani karena persoalan ini menurutnya tidak hanya terjadi di Sanggau.
“Nanti akan kami bahas di komisi dua mengenai usulan yang telah disampaikan oleh APKASINDO. Saya yakin nantinya pak Bupati bisa mengambil kebijakan yang baik,” pungkasnya.
Tak hanya berimbas pada perekonomian masyarakat, sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Sanggau juga terancam gulung tikar.
“Kami di PT. MAS Kembayan sudah tidak lagi bebas beli TBS. Kalau dulukan berapapun ada kami beli, sekarang sudah dibatasi, karena tanki CPO kami sudah penuh dan sulit dijual ke pasar,” kata Frans Eka Rendra, Humas PT. Mitra Austral Sejahtera (MAS).
“Kami punya karyawan sekitar 700 orang lebih. Itu baru satu perusahaan, sementara di Sanggau ada sekitar 30 perusahaan. Bayangkan berapa ribu karyawannya. Kalau kondisi ini tidak berubah masih begini-begini saja, bisa saja nanti akan timbul PHK besar-besaran,” harap Eka.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Bunak) Kabupaten Sanggau, Syafriansah menyampaikan anjloknya harga TBS tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat yang menghentikan sementara ekspor CPO dan produk turunannya. Hal itu dilakukan Pemerintah untuk menjaga suplai bahan baku minyak goreng dalam negeri.
“Dengan dihentikannya ekspor menyebabkan kesulitan penjualan CPO di tingkat PKS yang berakibat akan penuhnya tanki-tanki timbun yang tentu pada akhirnya akan memaksa pabrik menghentikan pengolahan TBS,” ujar Syafriansah.
Syafriansah menuturkan, pihaknya melalui Gubernur Kalimantan Barat akan segera menyurati Pemerintah Pusat untuk membuka kembali ekspor.
“Kepada perusahaan atau pabrik kami mengimbau untuk tetap menerima TBS petani,” harapnya.(pek)
