Kubu Raya, BerkatnewsTV. Dinas Sosial diminta untuk selalu berkoordinasi dengan BPS dan Didukcapil terkait validasi data penerima bantuan sosial (bansos) di Kubu Raya.
Sebab menurut anggota Komisi IV DPRD Kubu Raya, Nelli Leony hingga saat ini masih terjadi simpang siur penerima bansos lantaran validasi data yang tidak akurat.
Kritikan ini menjadi salah satu rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kubu Raya terhadap Kepala Dinas Sosial Kubu Raya atas LKPJ Tahun Anggaran 2021 yang dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis (28/4).
“Dinsos harus berkoordinasi dengan BPS dan meminta data riil dengan kepala desa yang diteruskan ke tingkat RT agar up date data warga yang berhak menerima bantuan akurat untuk diusulkan ke Kementerian Sosial,” tegas Nelli.
Selama ini tambah Nelli, antara Dinas Sosial, BPS dan Disdukcapil kerap tidak sinkron dalam melakukan pendataan. Akibatnya, terjadi kecemburuan sosial di lapangan.
Baca Juga:
“Saya sering mendapat aspirasi dari masyarakat miskin yang mengadukan dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sementara tetangganya yang mampu justru mendapatkan bansos,” ungkapnya.
Maka politisi PDI Perjuangan dapil Sui Ambawang – Kuala Mandor B ini meminta Dinas Sosial sering menyosialisasikan dan melakukan pengawasan ketat terhadap proses penyaluran bansos.
Ditambahkan Nelli, validasi data ini juga berdampak terhadap PBI Daerah (Jamkesmas) yang disalurkan Dinas Kesehatan.
“Maka harus dilakukan kerja sama antarinstansi dan pengawasan ketat sehingga penyaluran bansos ini benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat miskin yang berhak untuk menerima,” ia mengingatkan.
Selain soal validasi data, DPRD Kubu Raya juga merekomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial untuk mengupayakan berdirinya pembangunan rumah singgah bagi pembinaan dan penampungan sementara pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang kerap ditemukan di jalan raya dan traffic light serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.(rob)
