Indonesia Siapkan Tiga Lapis Pertahanan Hadapi Ancaman Ini

FGD Ruang Wilayah Pertahanan Nasional yang dihadiri langsung Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan didampingi Sekda Kalbar.
FGD Ruang Wilayah Pertahanan Nasional yang dihadiri langsung Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan didampingi Sekda Kalbar. Foto: ist

Pontianak, BerkatnewsTV. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mendeteksi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pertahanan nasional.

Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi menyebutkan ancaman tersebut antara lain modernisasi militer memicu perlombaan persenjataan, pelanggaran wilayah perbatasan, intervensi asing, separatisme, pemberontakan bersenjata, serta ancaman-ancaman lainnya.

Maka ia katakan penyiapan wilayah negara sebagai pertahanan yang menerapkan strategi pertahanan berlapis merupakan penyiapan gugusan kepulauan Indonesia dengan titik kuat pada pulau-pulau besar diantaranya adalah Pulau Kalimantan.

“Untuk itu ada tiga lapis mandala pertahanan kita terdiri dari mandala pertahanan luar, mandala pertahanan lapis pertama, dan mandala pertahanan dalam,” ungkapnya disela FGD Ruang Wilayah Pertahanan Nasional di Pontianak, Kamis (17/3).

Baca Juga:

Sementara itu Sekda Kalbar Harisson menyatakan berbagai ancaman terhadap kepentingan nasional sangat sulit diidentifikasi dan dianalisa dengan pendekatan konvensional.

“Ancaman yang paling nyata dihadapi oleh Indonesia pada saat ini adalah masalah kebangsaan serta ancaman militer dan non militer,” terangnya.

Beberapa kondisi keamanan dalam negeri masih berat untuk diselesaikan, seperti konflik komunal, terorisme, radikalisme, dan gerakan separatisme, di beberapa daerah juga merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

“Keterlibatan seluruh stakeholder terkait sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang. Informasi yang diberikan harus benar-benar terpercaya dan disertai dengan data yang akurat, harus sinkron dengan fungsi-fungsi pertahanan keamanan negara, misalnya ada daerah yang secara darurat digunakan sebagai landasan pesawat-pesawat tempur, maka bangunan di sekitar bandara tidak boleh tinggi,” terangya.

Begitu juga dengan fungsi-fungsi lain, seperti jalan, pelabuhan, harus ada sinkronisasi dengan fungsi ketahanan dan keamanan negara.(tmB)