Singkawang, BerkatnewsTV. Enam Pengkab menolak hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kalbar lantaran diduga telah terjadi kecurangan.
Musrprov yang dihelat pada Sabtu – Minggu (12-13/3) tersebut telah menetapkan Irwan sebagai Ketua PBVSI Kalbar masa bakti 2022 – 2026 untuk kedua kalinya.
Keenam pengkab yang menolak hasil musprov yakni Pengkab PBVSI Kubu Raya, Ketapang, Melawi, Sintang, Sanggau dan Landak. Keenam Pengkab menilai telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan musprov dengan menetapkan Wakil Wali kota Singkawang tersebut.
“Kami telah sepakat menolak hasil musprov. Penolakan ini sudah kami buatkan dalam bentuk surat pernyataan yang akan kami kirimkan langssung ke PB PBVSI,” ungkap Sekretaris Pengkab PBVSI Kubu Raya, Sy Faisal, Minggu (13/3).
Ia pun membeberkan sejumlah indikasi kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan musprov.
Diantaranya penjaringan bakal calon yang akan maju pada musprov PBVSI diduga tidak transparan dan sudah dikondisikan. Dimana surat edaran musprov yang disampaikan ke kabupaten/kota tidak disertai persyaratan bakal calon.
“Mirisnya lagi ada surat dukungan ganda yang masih tetap diakui sebagai surat suara sah seperti Kayong Utara. Padahal harusnya dinyatakan gugur karena tidak sah,” tegasnya.
Sehingga menurut Faisal, jumlah suara yang diperoleh Irwan tidak mencukupi sesuai yang diamanatkan dalam AD/ART. Dimana dalam Pasal 12 ayat b telah jelas menyebutkan setiap pengkab/pengkot memiliki satu hak suara dan pemenangnya mendapatkan suara mayoritas (50+1).
“Artinya siapa yang terpilih menjadi Ketua PBVSI Kalbar harus mendapatkan minimal delapan suara. Namun jika melihat dari fakta yang ada tidak cukup karena adanya surat suara ganda yang harusnya tidak sah,” jelasnya.
Baca Juga:
Sementara itu Ketua PBVSI Ketapang Uty Royden Top mengungkapkan Musprov PBVSI Kalbar sangat kental dengan intervensi politik.
“Intervensi telah terjadi dari awal registrasi pendaftaran, saat penginapan hingga pelaksanaan musprov yang bersumber dari pimpinan partai politik maupun kepala daerah yang dihubungi incumbent. Padahal ini merupakan kegiatan olahraga harusnya tidak boleh adanya intervensi politik,” tegasnya.
Ia sebutkan intervensi yang terjadi yakni adanya perintah dari kepala daerah terhadap pengkab agar mencabut secara paksa surat dukungan terhadap calon lain.
“Jika tidak mengikuti perintah itu maka pengurus pengkab akan terancam posisi atau jabatannya dari profesi pekerjaan sebagai ASN di kabupaten,” ungkapnya.
Dalam Musprov PBVSI Kalbar terdapat dua calon ketua yakni Nella Lenny Heriyani yang juga anggota DPRD Kota Pontianak dan Irwan yang juga incumbent dan sekaligus Wakil Wali kota Singkawang.(tmB)
