Sistem Digitalisasi Menekan Korupsi

Menteri Dalam Negeri RI saat raker tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang diikuti sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar.
Menteri Dalam Negeri RI saat raker tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang diikuti sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar. Foto: ist

Pontianak, BerkatnewsTV. Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian lagi – lagi menekankan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk berusaha keras mencegah tindak pidana korupsi.

Sebab menurut Tito, dengan seminimal mungkin menekan tindakan korupsi maka akan sangat penting dalam merubah Bangsa Indonesia.

“Pemerintahan bersih dapat membuat pemasukan negara meningkat. Clean and clear governance diharapkan dapat meningkatkan dan mendongkrak kesejahteraan ASN. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Tito saat raker bersama sejumlah kepala daerah yang juga diikuti Gubernur Kalbar dan Ketua DPRD Kalbar yang digelar secara virtual, Senin (24/1).

Raker juga diikuti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Firli Bahuri, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Baca Juga:

Menurut Tito sistem administrasi pemerintahan atau regulasi yang terlalu panjang, maupun transaksi secara langsung dapat menyebabkan terjadinya korupsi.

“Oleh karena itu, perbaikan sistem perlu dilakukan. Sistem harus lebih transparan serta dapat mengurangi kontak fisik atau biasa disebut sistem digitalisasi,” jelas Mendagri.

Ditambahkan Tito, keberhasilan dalam penegakan hukum bukan diukur melalui banyaknya orang yang masuk penjara.

“Penegakan hukum, penciptaan keamanan, termasuk pidana korupsi diukur bukan berdasarkan banyaknya orang masuk penjara karena pelanggaran, tetapi minimnya orang masuk penjara karena tidak melakukan pelanggaran,” jelasnya.(wnd/tmB)